Istana Klaim Omnibus Law Lapangan Kerja Dongkrak Ekonomi 6 Persen

Reporter

Staf Khusus Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden Joko Widodo Fadjroel Rachman tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman mangatakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7 - 6 persen dan menambah tenaga sumber daya manusia berkualitas hingga 2,7 - 3 juta orang per tahun.

"Ini akan mampu mendukung perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5,7- 6,0 persen," kata Fadjroel di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

Omnibus Law atau rancangan undang-undang penyederhanaan hukum tentang cipta lapangan kerja telah ditetapkan DPR untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Pemerintah sudah memasuki tahap finalisasi naskah (draft) RUU, sebelum diserahkan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU.

Fadjroel mengatakan omnibus law RUU Penciptaan Lapangan Kerja akan merombak 79 Undang-Undang dan 1.239 pasal yang berfokus pada penyederhanaan regulasi untuk transformasi ekonomi dan pengembangan SDM.

Selain dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan penambahan lapangan kerja, menurut Fadjroel, Omnibus Law penciptaan lapangan kerja juga akan menumbuhkan investasi mencapai 6,6-7 persen disertai peningkatan produktivitas yang mengerek naik pendapatan, dan daya beli, serta peningkatan konsumsi menjadi 5,4 - 5,6 persen.

"Selain itu juga dapat memberdayakan UMKM kita yang kontribusinya 61,7 persen dari Produk Domestik Brutondan menyerap 97 persen total tenaga kerja, " ujarnya.

Omnibus Law penciptaan lapangan kerja akan mengatur beberapa hal, antara lain, ketenagakerjaan seperti pengupahan tetap yang memakai sistem upah minimum. Sedangkan upah per jam diberikan pada pekerjaan tertentu seperti konsultan, pekerjaan paruh-waktu, dan ekonomi digital.

Omnibus Law juga akan mengatur perlindungan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan tetap mendapatkan kompensasi PHK seperti pesangon, penghargaan masa kerja dan kompensasi lainnya.

Perizinan tenaga kerja asing (TKA) akan dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri.

Fadjroel mengatakan ketentuan perizinan lingkungan juga tetap dipertahankan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk kegiatan risiko tinggi.

Amdal harus disusun oleh profesi bersertifikat. Kelayakan Amdal dievaluasi pemerintah atau profesi bersertifikat. Selain itu, Analisis Dampak Lalu Lintas (AndalLalin) juga akan diintegrasikan ke dalam Amdal.

Selain Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja, turut diajukan ke DPR yakni UU Omnibus Law Ibukota Negara, Perpajakan, dan Kefarmasian.

"Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, diharapkan keempatnya selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri, sehingga menjadi "hadiah lebaran" bagi rakyat Indonesia untuk meraih kemenangan dalam mencapai Indonesia Maju," kata Fadjroel.






Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

17 menit lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia bebas resesi.


Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

4 jam lalu

Verifikasi Faktual Calon Panglima TNI, DPR Cek Keharmonisan Rumah Tangga Yudo Margono

DPR mendatangi rumah dinas KSAL Laksamana Yudo Margono yang menjadi calon Panglima TNI


Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

5 jam lalu

Ganjar Pranowo Kenang Momen Bersama Ferry Mursyidan Baldan di Komisi II DPR

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut melayat ke rumah duka politikus senior Ferry Mursyidan Baldan hari ini Jumat, 2 Desember 2022.


Ketum Golkar Airlangga Hartanto Turut Ikut Salat Jenazah Ferry Mursyidan

5 jam lalu

Ketum Golkar Airlangga Hartanto Turut Ikut Salat Jenazah Ferry Mursyidan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Ferry Mursyidan Baldan telah berjasa besar bagi partainya dan dunia politik Indonesia.


BRI Liga 1 Belum Pasti Bergulir Bulan Ini, Polisi Tunggu Hasil Penilaian Resiko

6 jam lalu

BRI Liga 1 Belum Pasti Bergulir Bulan Ini, Polisi Tunggu Hasil Penilaian Resiko

Polisi masih menunggu hasil penilaian resiko yang dibuat Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan izin BRI Liga 1 kembali bergulir.


Ferry Mursyidan Baldan Wafat, Jokowi: Dunia Perpolitikan Kehilangan Tokoh yang Baik

6 jam lalu

Ferry Mursyidan Baldan Wafat, Jokowi: Dunia Perpolitikan Kehilangan Tokoh yang Baik

Jokowi mengenang Ferry Mursyidan Baldan sebagai sosok yang sangat baik dan bisa berkomunikasi dengan siapa pun.


Ferry Mursyidan Baldan akan Dimakamkan di TPU Karet Bivak Malam ini

7 jam lalu

Ferry Mursyidan Baldan akan Dimakamkan di TPU Karet Bivak Malam ini

Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan akan dimakamkan malam ini juga di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.


Bahlil Lahadalia: Saya Janji Sampai Akhir 2022, Target Investasi Rp 1.200 Triliun Tercapai

7 jam lalu

Bahlil Lahadalia: Saya Janji Sampai Akhir 2022, Target Investasi Rp 1.200 Triliun Tercapai

Bahlil Lahadalia mengatakan total investasi tercatat hingga sekarang mencapai 890 triliun lebih.


Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

7 jam lalu

Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Pastikan Gunakan Pendekatan Humanis Tangani Masalah Papua

Laksamana Yudo Margono memastikan pendekatan humanis dalam menangani masalah Papua.


Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Ini Kata KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman

7 jam lalu

Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI, Ini Kata KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman

KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman menyatakan akan mendukung Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI.