Lagi, Sri Mulyani Cerita Modus Korupsi Dana BOS

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Bank Dunia di Energy Building, SCBD, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Bank Dunia di Energy Building, SCBD, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menceritakan temuan korupsi dan penyelewengan pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kali ini, cerita itu ia sampaikan di hadapan para pejabat Bank Dunia di Indonesia.

    “Saya bicara hal ini dengan mas Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan),” kata Sri dalam acara diskusi Bank Dunia di Energy Building, SCBD, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

    Dulunya, kata Sri Mulyani, Bank Dunia menyarankan agar dana BOS bisa langsung ditransfer ke sekolah-sekolah. Sebab, cara ini bakal memangkas potensi korupsi dan penyelewengan oleh birokrat di pemerintahan. Akhirnya, dana BOS pun disalurkan langsung ke sekolah. “Kami sudah transfer by name, by address, kan langsung masuk ke account sekolahnya,” kata Sri Mulyani. 

    Akan tetapi, Sri Mulyani berseloroh, seiring dengan penyaluran dana BOS secara lanfsung itu, praktik penyimpangan di level birokrasi pun semakin kreatif. Setelah dana BOS ditransfer langsung, maka tidak bisa disunat. “Akhirnyam kepala sekolah yang dipanggil. Lu mau jadi Kepala Sekolah, setor gue,” kata Sri Mulyani.

    Namun, Sri tidak menjelaskan lebih lanjut di daerah mana saja yang masih terjadi praktik ini. Menurut dia, governance issue semacam ini adalah problem menahun yang harus selalu diselesaikan.

    Sebelumnya, cerita yang sama juga diungkap oleh Sri Mulyani, akhir tahun lalu. Ia mengatakan, masih saja ada oknum yang memangkas dana BOS. "Tadinya saya pikir enggak ada korupsi, tapi tetap ada korupsi," kata Sri Mulyani di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Sabtu, 30 November 2019.

    Menurut Sri Mulyani, kendati sudah dialirkan secara ketat, tetap ada oknum yang meminta jatah dari aliran dana BOS tersebut. "Karena by name by address, sampai di address diminta sama yang di atas, 'kamu kan udah terima, minta dong setorannya,' itu yang terjadi begitu," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.