TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan pengalamannya menerima banyak laporan dari warga melalui media sosial. Laporan itu kebanyakan berisi kekhawatiran masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa.
"Banyak feedback masuk ke saya minta tolong awasi dana desa. Warga bilang kadesnya (kepa desanya) baru beli rumah baru dan lain-lain," ujar Sri Mulyani di Hotel Ritz Carlton, Rabu, 29 Januari 2020.
Sri Mulyani menjelaskan, saat ini sekitar 75 ribu desa di Indonesia memang memperoleh alokasi dana yang besar dari pemerintah. Masing-masing desa, kata dia, menerima anggaran sekitar Rp 900 juta hingga Rp 3 miliar.
Anggaran dana desa pada 2020 memang naik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan pagu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, pemerintah mengucurkan dana desa sebesar Rp 72 triliun atau naik Rp 2 triliun dari sebelumnya Rp 70 trilun.
Penyaluran dana desa dengan angka jumbo tersebut diduga rentan penyelewengan. Menurut Sri Mulyani, banyak pihak berlomba-lomba ingin menjadi kepala desa hanya untuk memanfaatkan dana tersebut.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memandang, kursi kepala desa pada masa mendatang mesti diisi oleh sosok yang teruji kredibilitasnya. Ia yakin, seumpama posisi kepala desa diduduki anak bangsa dengan kualitas baik, desa-desa di seluruh Indonesia akan cepat berkembang. "Mereka akan membuat perubahan besar yang fundamental," ucap Sri Mulyani optimistis.
