Usai Restrukturasi Utang, Ini Langkah Efisiensi Krakatau Steel

Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim dalam konferensi pers terkait operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Krakatau Steel, Jakarta, Ahad, 24 Maret 2019. TEMPO/Rosseno Aji

Silmy yang juga Ketua Asosiasi Besi dan Baja Nasional juga meminta Kementerian Perindustrian mencabut dua peraturan. Keduanya adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pertimbangan Teknis Impor Besi Atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penerbitan Pertimbangan Teknis untuk Pengecualian dari Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Produk Besi/Baja dan Kabel Secara Wajib.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Harjanto, menyatakan pemerintah masih mengkaji kedua aturan itu.

"Detilnya belum bisa saya komunikasikan karena sedang dalam proses harmonisasi dengan kementerian lainnya," kata dia. Kajian ini dilakukan bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pembahasan telah berlangsung sejak awal tahun lalu usai kedua peraturan tersebut diminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditunda pemberlakuannya hingga 1 Januari 2020. DPR saat itu mempertimbangkan masaknya barang impor baja di dalam negeri.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyatakan permintaan proteksi dari pemerintah sulit dilakukan lantaran tren global saat ini cenderung proteksionis. Untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan, dia menuturkan solusinya hanya dengan memperluas lini bisnis ke sektor hilir. "Kecuali harga produknya bisa kompetitif dengan barang impor, sulit untuk bersaing," kata dia.

Senior Vice President Research PT Kanaka Hita Solvera, Janson Nasrial, menyatakan restrukturasi utang KRAS mampu menghasilkan sentimen positif namun hanya sesaat.

Pelaku pasar tetap akan memperhatikan pendapatan dan laba bersih perusahaan. Namun dia memproyeksi upaya menyulap laporan keuangan KRAS berat dilakukan. "Industri baja global sedang lesu karena over supply baja dari Cina yang harganya jauh lebih murah," katanya.

VINDRY FLORENTIN






Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

10 jam lalu

Bandingkan Defisit APBN RI dengan Negara Maju, Kemenkeu: Cukup Baik

Kemenkeu menyebutkan defisit fiskal dan rasio utang Indonesia masuk dalam kelompok yang cukup baik di dunia.


Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

11 jam lalu

Pengamat: Kesepakatan Utang Piutang Politik Tak Etis Dibuka ke Ruang Publik

Pengamat politik Aisah Putri Budiarti menilai isu utang piutang dapat berdampak pada citra Anies Baswedan.


Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

14 jam lalu

Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarawati berharap pemerintah tidak menganggap utang pemerintah dalam taraf aman.


Profil Susilo Wonowidjojo, Bos Gudang Garam yang Digugat Bank OCBC NISP

3 hari lalu

Profil Susilo Wonowidjojo, Bos Gudang Garam yang Digugat Bank OCBC NISP

Presiden Direktur PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo digugat Bank OCBC NISP karena diduga mengemplang utang.


Diduga Mengemplang Utang, Bank OCBC NISP Gugat Konglomerat Ini

3 hari lalu

Diduga Mengemplang Utang, Bank OCBC NISP Gugat Konglomerat Ini

Bank OCBC NISP menggugat secara perdata konglomerat Susilo Wonowidjojo dan pihak-pihak lainnya terkait dugaan pengemplangan utang.


Profil CoHive, Startup Penyedia Coworking Space yang Resmi Gulung Tikar Terlilit Utang

4 hari lalu

Profil CoHive, Startup Penyedia Coworking Space yang Resmi Gulung Tikar Terlilit Utang

Penyedia ruang kerja bersama (coworking space) terbesar di Indonesia ini dinyatakan pailit.


Startup Penyedia Coworking Space CoHive Diputus Pailit oleh PN Jakarta Pusat

4 hari lalu

Startup Penyedia Coworking Space CoHive Diputus Pailit oleh PN Jakarta Pusat

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan pailit terhadap startup penyedia ruang kerja berbagi (coworking space), CoHive. Simak putusan lengkapnya.


Deretan Masalah yang Dihadapi Sofyan Djalil, Komut Baru Ancol: Politik Internal hingga Utang 1,4 Triliun

5 hari lalu

Deretan Masalah yang Dihadapi Sofyan Djalil, Komut Baru Ancol: Politik Internal hingga Utang 1,4 Triliun

Sofyan Djalil ditunjuk jadi Komisaris Utama Ancol yang baru. Apa saja tugas berat yang harus dihadapi mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini?


Pasar SBN Menguat di Awal 2023, Sri Mulyani: Didorong Pembelian oleh Investor Nonresiden

7 hari lalu

Pasar SBN Menguat di Awal 2023, Sri Mulyani: Didorong Pembelian oleh Investor Nonresiden

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pasar Surat Berharga Negara (SBN) melanjutkan penguatan di awal tahun 2023. Ini buktinya.


Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

7 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara 2022 Tumbuh, Ekonomi Pulih dan Dunia Usaha Bangkit

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja untuk melindungi daya beli masyarakat dan menopang pemulihan ekonomi.