Usai Restrukturasi Utang, Ini Langkah Efisiensi Krakatau Steel

Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim dalam konferensi pers terkait operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Krakatau Steel, Jakarta, Ahad, 24 Maret 2019. TEMPO/Rosseno Aji

TEMPO.CO, Jakarta - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk kembali mengencangkan ikat pinggang tahun ini. Perusahaan melanjutkan efisiensi untuk memperbaiki kondisi keuangan usai melakukan restrukturasi utang.

Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menargetkan mampu menekan biaya operasi lagi. Perusahaan telah menurunkan biaya operasi dari US$ 33 juta di awal 2018 menjadi US$ 19 juta saat ini. "Targetnya rata-rata di 2020 operational expenses cost bisa US$ 16,5 juta," katanya kepada Tempo, Rabu 29 Januari 2020.

Efisiensi itu akan dilakukan dengan berbagai cara. Perusahaan berupaya melakukan negosiasi ulang dengan vendor, penghematan energi, hingga mengoptimalkan utilisasi pabrik. Perusahaan juga mengoptimalkan tenaga kerja dengan menggabungkan dua tugas untuk dilakukan satu pekerja.

Emiten berkode KRAS ini juga akan membenahi aset perusahaan. Silmy menyatakan aset yang tidak berhubungan dengan bisnis utama perseroran serta tidak menguntungkan akan dijual. Begitu pula dengan aset yang menguntungkan namun tidak sejalan dengan lini bisnis utama Krakatau Steel.

"Untuk aset yang menguntungkan dan sesuai business core, kami sedang pikir-pikir untuk menjual semuanya atau sebagian," kata dia.

Menurut Silmy, tahun ini perusahaan belum akan mengalokasikan dana internal untuk investasi di proyek baru. Perusahaan akan mendorong investasi dari mitra-mitra strategis. "Kami fokus optimalisasi fasilitas yang ada dulu," ujarnya.

Dia optimistis mendapat dukungan investor lantaran telah melakukan restrukturasi utang senilai US$ 2 miliar. Beban keuangan perusahaan menyusut lantaran beban bunga berkurang dari US$ 847 juta menjadi US$ 466 juta serta ada penghematan beban keuangan US$ 685 juta.

Dengan restrukturasi, Silmy optimistis perusahaan mampu mencetak laba sebesar US$ 20,2 juta setelah merugi delapan tahun berturut-turut.

Selain efisiensi dari internal perusahaan, Silmy berharap ada dukungan pemerintah untuk memperbaiki kondisi industri dalam negeri. Pasar baja saat ini dibanjiri produk impor yang harganya jauh lebih murah. Dia mendesak pemerintah memberikan perlindungan dengan mengeluarkan kebijakan anti dumping, anti subsidi, dan safeguards.

Pemerintah juga didorong menerapkan standar sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk impor.






Pandemi dan Perang Ukraina Sebabkan Negara-negara Afrika Dilanda Krisis Pangan

3 jam lalu

Pandemi dan Perang Ukraina Sebabkan Negara-negara Afrika Dilanda Krisis Pangan

Negara-negara Afrika yang menghadapi krisis pangan, membutuhkan dukungan likuiditas. Dalam beberapa kasus ada negara yang membutuhkan keringanan utang


Prediksi Utang Lunas 17 Tahun Mendatang, Dirut Krakatau Steel: Bisa Lebih Cepat Lagi

1 hari lalu

Prediksi Utang Lunas 17 Tahun Mendatang, Dirut Krakatau Steel: Bisa Lebih Cepat Lagi

Emiten baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) memproyeksikan baru dapat melunasi sisa utang senilai US$1,7 miliar dalam 17 tahun.


Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit


Krakatau Steel Tambah 20 Persen Kepemilikan Saham PT Krakatau Posco

2 hari lalu

Krakatau Steel Tambah 20 Persen Kepemilikan Saham PT Krakatau Posco

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. resmi menambah kepemilikan saham pada PT Krakatau Posco sebanyak 20 persen.


Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

3 hari lalu

Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Menteri Luhut yang menegaskan proyek smelter nikel terbesar dunia di Pomalaa harus terus berjalan.


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

3 hari lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

5 hari lalu

Bank sentral Cina Terbitkan Kebijakan untuk Dukung Sektor Properti

Bank sentral Cina berharap bisa meningkatkan sentimen pasar terhadap sektor properti yang terlilit utang dan berpindah dari krisis ke krisis.


3 Nama Calon Dirjen Imigrasi Akan disorongkan ke Presiden, Ada Bos Krakatau Steel?

6 hari lalu

3 Nama Calon Dirjen Imigrasi Akan disorongkan ke Presiden, Ada Bos Krakatau Steel?

Ketiga calon Dirjen Imigrasi itu adalah Silmy Karim, Lucky Agung Binarto, dan Julexi Tambayong.


Seleksi Terbuka Dirjen Imigrasi, Nama Dirut Krakatau Stell Masuk dalam Tiga Kandidat Terbaik

6 hari lalu

Seleksi Terbuka Dirjen Imigrasi, Nama Dirut Krakatau Stell Masuk dalam Tiga Kandidat Terbaik

Nama Silmy Karim, Lucky Agung Bintaro, dan Julexi Tambayong, muncul sebagai tiga nama terbaik dalam seleksi terbuka Pimpinan Tingkat Madya Dirjen Imigrasi.


Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

7 hari lalu

Dana Jumbo JETP Rp 311 Triliun, Skema Utang atau Hibah?

Pengamat mengatakan komitmen dari JETP itu tidak cukup. Karena transisi energi butuh Rp 500 triliun.