Bos OJK Banggakan Program Keuangan Berkelanjutan RI di Prancis

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memaparkan program keuangan berkelanjutan di Indonesia dalam acara rangkaian Konferensi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Boulogne, Prancis, Selasa waktu setempat, 28 Januari 2020. (sumber: OJK)

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso mengatakan upaya pengembangan program keuangan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai banyak kemajuan. Hal itu dia sampaikan dalam dua acara rangkaian Konferensi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Boulogne, Prancis kemarin.

“The Sustainable Banking Network (SBN) Global Progress Report pada tahun lalu telah mengumumkan bahwa Indonesia pada posisi dua negara teratas dunia yang telah mencapai tahap matang dalam pengembangan dan reformasi keuangan berkelanjutan,” kata Wimboh dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Januari 2020.

Hal itu dicapai, menurut Wimboh, di antaranya karena semua bank umum (kecuali Bank Perkreditan Rakyat) telah mematuhi peraturan keuangan berkelanjutan dengan mengajukan rencana aksi mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

Ketentuan ini yang akan diikuti oleh BPR satu tahun dari sekarang. "Oleh karena itu, kami diharapkan sektor perbankan hijau akan berjalan secara keseluruhan pada tahun 2021,” ucapnya.

Pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan ini berjalan dengan meningkatnya portofolio untuk membiayai proyek-proyek keberlanjutan. Sejumlah proyek yang dimaksud seperti bangunan hijau, ekowisata, energi terbarukan, pertanian organik, dan proyek infrastruktur berkelanjutan.

Pencapaian portofolio dalam kategori kegiatan bisnis yang berkelanjutan pada tahun 2019 mencapai sekitar Rp 763 triliun pada tahun 2019. Angka ini setara dengan 9 persen dari total pembiayaan yang didistribusikan.

Wimboh menyebutkan salah satu bank telah menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Global (Global Sustainability Bonds) dengan tenor 5 tahun, tingkat kupon 3,95 persen dengan nilai sekitar US$ 500 juta. "Angka-angka itu merupakan pencapaian di pasar kami, menandakan peningkatan kepercayaan pasar dalam pembiayaan proyek yang berkelanjutan,” ujarnya.

Pencapaian itu juga bersumber dari infrastruktur keuangan berkelanjutan yang telah dibangun OJK. Adapun Roadmap Keuangan Berkelanjutan pertama diluncurkan pada tahun 2014.

Roadmap itu merambah ke seluruh sektor keuangan, termasuk bank, non bank dan pasar modal. Hal ini terbukti sangat berguna dan berkontribusi positif pada komitmen nasional dalam mengatasi perubahan iklim dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Saat ini, OJK sedang menyusun arah baru untuk tahap dua dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan. Wimboh menyebutkan pengembangan ke depan pembiayaan keuangan berkelanjutan perlu memasukkan campuran pendekatan top-down dan bottom-up untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan.

Pendekatan top-down dilaksanakan melalui penetapan pedoman dan standar implementasi, sedangkan pendekatan bottom-up berasal dari good practice yang ditemukan pada proyek kerja lapangan.

Selain itu, OJK juga tengah mengembangkan skema blended finance atau proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan sebagai salah satu solusi alternatif pembiayaan berbagai proyek dalam menggerakkan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan namun sesuai bagi private investor, termasuk di Indonesia.






Ini Janji Bos OJK Usai Cabut Izin Wanaartha Life

1 jam lalu

Ini Janji Bos OJK Usai Cabut Izin Wanaartha Life

OJK kemarin resmi mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa PT Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life). Apa yang selanjutnya akan dilakukan otoritas?


Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

3 jam lalu

Ekonomi Global Tak Menentu, Bos OJK Pastikan Stabilitas Sektor Keuangan Indonesia Terjaga

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan stabilitas sektor jasa keuangan saat ini tetap terjaga.


Setelah Cabut Izin Usaha Wanaartha Life, OJK Lakukan Ini untuk Melindungi Pemegang Polis

11 jam lalu

Setelah Cabut Izin Usaha Wanaartha Life, OJK Lakukan Ini untuk Melindungi Pemegang Polis

OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life alias WAL pada Senin, 5 Desember 2022.


OJK Sebut Ada 1.631 Pengaduan dan 76 Laporan Konsumen dari Kasus Wanaartha Life

20 jam lalu

OJK Sebut Ada 1.631 Pengaduan dan 76 Laporan Konsumen dari Kasus Wanaartha Life

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menanggapi 1.631 pengaduan dan 76 laporan konsumen ihwal perkara perusahaan asurani Wanaartha Life.


Izin Usaha Asuransi Wanaartha Life Dicabut, Bagaimana dengan Bumiputera?

20 jam lalu

Izin Usaha Asuransi Wanaartha Life Dicabut, Bagaimana dengan Bumiputera?

OJK menyinggung perusahaan asuransi Bumiputera pasca mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi Wanaartha


Sederet Kewajiban Wanaartha Pasca Izin Dicabut OJK: Gelar RUPS hingga Bentuk Tim Likuidasi

23 jam lalu

Sederet Kewajiban Wanaartha Pasca Izin Dicabut OJK: Gelar RUPS hingga Bentuk Tim Likuidasi

Perusahaan jasa asuransi jiwa PT Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa lagi.


OJK Resmi Cabut Izin Perusahaan Asuransi Wanaartha Life

1 hari lalu

OJK Resmi Cabut Izin Perusahaan Asuransi Wanaartha Life

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa PT Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life, Senin, 5 Desember 2022.


Gaikindo Tanggapi Rencana Insentif Mobil Listrik dari OJK

1 hari lalu

Gaikindo Tanggapi Rencana Insentif Mobil Listrik dari OJK

Gaikindo menyatakan masyarakat Indonesia berminat pada mobil listrik dengan harga di bawah Rp 300 juta. Gaikindo mendukung insentif dari OJK.


Gaikindo Sebut Insentif OJK Bisa Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik

1 hari lalu

Gaikindo Sebut Insentif OJK Bisa Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik

Gaikindo Kukuh Kumara menuturkan bahwa guyuran insentif kendaraan listrik dari OJK dapat mendorong pertumbuhan industri.


Alokasi Anggaran KUR Tahun Depan Naik jadi Rp 450 Triliun, Airlangga: Ekonomi Domestik Perlu Dijaga

3 hari lalu

Alokasi Anggaran KUR Tahun Depan Naik jadi Rp 450 Triliun, Airlangga: Ekonomi Domestik Perlu Dijaga

Pemerintah akan menetapkan anggaran untuk KUR sebesar Rp 450 triliun pada tahun 2023 atau naik dari tahun ini yang sebesar Rp 373 triliun.