Kasus Gagal Bayar Koperasi Hanson, Nasabah Tolak Solusi Pengurus

Ekspresi tersangka Komisaris PT Hanson International Tbk (MYRX) Benny Tjokrosaputro saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020. Benny yang merupakan tahanan Kejaksaan Agung, menjalani pemeriksaan perdana di KPK terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Imam Sukamto

Tempo.Co, Jakarta - Pertemuan antara anggota dan pengurus Koperasi Hanson Mitra Mandiri ihwal kasus gagal bayar produk simpanan berjangka belum mencapai titik temu. Sebabnya, hingga kini para nasabah masih menolak solusi yang diajukan oleh para pengurus.

"Nasabah tidak mau menerima opsi dari pengurus, mereka juga tidak mendengar masukan kami," ujar koordinator anggota koperasi yang mengadu ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Zak, selepas pertemuan di Kantor Kemenkop, Rabu, 29 Januari 2020.

Zak mengatakan ada dua alternatif solusi yang ditawarkan oleh para pengurus yang hadir. Alternatif pertama adalah dengan melakukan restrukturisasi utang. Menurut dia, dua opsi itu tidak mungkin dilakukan lantaran jangka waktu yang diajukan empat tahun, atau melebihi periode dari produk simpanan berjangka.

Sementara, alternatif kedua adalah asset settlement. Solusi ini juga ditolak oleh para anggota koperasi yang merasa aset Hanson kurang jelas. Terlebih, ia khawatir aset yang dimaksud tersebut kini sudah diblokir oleh kejaksaan. Mengingat, Ketua Koperasi Hanson Mitra Mandiri, Benny Tjokrosaputro, pun kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Jiwasraya.

Selepas pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu, Zak merasa kecewa lantaran pengurus yang hadir tidak bisa segera mengambil keputusan terkait duit paar nasabah. Padahal, nasabah yang tercatat bisa mencapai 700 orang. Ia menuturkan dalam pertemuan itu disampaikan bahwa dana neraca koperasi kini telah mencapai Rp 800 miliar.

Kendati catatan neracanya tinggi, Zak berujar kas koperasi pun kini tidak mencapai Rp 20 juta. Namun demikian, ia berujar para nasabah tidak mengetahui ke mana dana itu dialirkan. Belakangan Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan dana tersebut diputar untuk invetasi di PT Hanson Internasional, yang juga milik Benny Tjokrosaputro.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mendapat aduan dari tiga orang pelapor mengenai kasus gagal bayar simpanan berjangka oleh Koperasi Hanson Mitra Mandiri. Koperasi tersebut ternyata diketuai, salah satunya, oleh Benny Tjokrosaputro, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"Mereka (tiga orang pelapor) mempunyai simpanan di koperasi dan pada jangka waktu tertentu mereka mau ambil, namun koperasi tidak menyiapkan sumber dana untuk pengembalian, padahal simpanan berjangka itu kan bisa tiga bulan atau enam bulan, jadi mereka mengadu kepada kami," ujar Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno di kantornya, Jumat, 24 Januari 2020.

Suparno belum bisa menghitung total dana yang gagal dibayarkan oleh Koperasi Hanson. Namun, berdasarkan aduan yang masuk dari tiga orang pelapor itu, gagal bayar berjumlah total Rp 3,05 miliar dengan rincian, ada yang memiliki simpanan Rp 1,6 miliar, Rp 850 juta, dan Rp 600 juta. Jumlah tersebut berpotensi meningkat bila ada aduan lain.

Atas aduan tersebut, kementerian pun menindaklanjutinya dengan memanggil pengurus dan pengawas koperasi untuk memberikan penjelasan pada 14 Januari 2020. Dari keterangan itu diketahui bahwa Koperasi Hanson pada mulanya adalah koperasi karyawan yang kemudian bertransformasi menjadi Koperasi Konsumen.

Dalam perjalanannya, koperasi tersebut diduga tidak menjalankan kegiatan koperasi konsumen. Mereka justru melakukan kegiatan simpan-pinjam, dengan menghimpun dana simpanan berjangka.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi, unit simpan pinjam Koperasi Hanson tersebut berjalan sejak Maret 2018 hingga 21 Oktober 2019 tanpa izin usaha. Surat izin baru terbit pada 22 Oktober 2019. Hingga 31 Desember 2018, Koperasi Hanson telah memiliki anggota sebanyak 700 orang dengan neraca keuangan sekitar Rp 400 miliar.

CAESAR AKBAR






Koperasi Batal Diawasi OJK, Kemenkop Minta Saran untuk Susun RUU Perkoperasian

6 jam lalu

Koperasi Batal Diawasi OJK, Kemenkop Minta Saran untuk Susun RUU Perkoperasian

Wacana pengawasan koperasi simpan pinjam di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dipastikan batal.


Bos Wanaartha Life Beberkan Kewajiban yang Harus Dibayar ke Pemegang Polis Mencapai Rp 15,7 Triliun

2 hari lalu

Bos Wanaartha Life Beberkan Kewajiban yang Harus Dibayar ke Pemegang Polis Mencapai Rp 15,7 Triliun

Hasil audit independen menunjukkan bahwa nilai kewajiban yang harus dibayarkan Wanaartha Life kepada para pemegang polis mencapai Rp 15,7 triliun.


RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

2 hari lalu

RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

OJK akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU PPSK, terutama soal topik-topik yang berkaitan dengan pengawasan otoritas tersebut.


Peserta Wanaartha Life Tercatat 100 Ribu, OJK: Tim Likuidasi Akan Verifikasi

2 hari lalu

Peserta Wanaartha Life Tercatat 100 Ribu, OJK: Tim Likuidasi Akan Verifikasi

OJK mencatat ada 28 ribu pemegang polis asuransi Wanaartha Life. Tetapi karena ada yang terdaftar berkelompok, jadi total sekitar 100 ribu peserta.


Setelah Cabut Izin Usaha Wanaartha Life, OJK Lakukan Ini untuk Melindungi Pemegang Polis

3 hari lalu

Setelah Cabut Izin Usaha Wanaartha Life, OJK Lakukan Ini untuk Melindungi Pemegang Polis

OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life alias WAL pada Senin, 5 Desember 2022.


OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

6 hari lalu

OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) Rico Rinaldy menyatakan adanya 18 pegadaian illegal di daerahnya. Kesemuanya akan diminta datang ke kantor OJK NTB, Kamis 8 Desember 2022.


Harga Telur Meroket Menjelang Natal dan Tahun Baru, Peternak Wajib Jual Maksimal Rp 27.500

7 hari lalu

Harga Telur Meroket Menjelang Natal dan Tahun Baru, Peternak Wajib Jual Maksimal Rp 27.500

Pinsar Petelur Nasional mencatat kenaikan harga telur terjadi sejak 20 November 2022.


Warga Kampung Susun Bayam Diminta Sewa Rp715 Ribu, UPC: Ngapain Perjanjian dengan Jakpro

10 hari lalu

Warga Kampung Susun Bayam Diminta Sewa Rp715 Ribu, UPC: Ngapain Perjanjian dengan Jakpro

Pendampinga Warga Kampung Susun Bayam (KSB) Muhammad menyebutkan isi perjanjian Jakpro untuk warga calon penghuni KSB adalah soal tarif sewa.


Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Warga Minta Sewa Disamakan dengan di AKuarium

10 hari lalu

Kampung Susun Bayam Diambil Alih DKI, Warga Minta Sewa Disamakan dengan di AKuarium

Tarif sewa Kampung Susun Bayam seharusnya juga dikelola koperasi sama seperti di Kampung Akuarium dan Kunir.


RUU PPSK, Teten: Pemerintah Setujui Koperasi Diawasi OJK, Asalkan...

17 hari lalu

RUU PPSK, Teten: Pemerintah Setujui Koperasi Diawasi OJK, Asalkan...

Teten Masduki mengatakan pemerintah telah menyetujui usulannya ihwal pengadaan kompartemen koperasi di OJK dalam RUU PPSK.