Sri Mulyani: Omnibus Law Atur Pajak Netflix Hingga E-Commerce

Netflix. unsplash.com

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pajak sektor digital seperti Netflix hingga e-commerce akan diatur dalam Omnibus Law Perpajakan atau Rancangan Undang-undang Perpajakan. Sampai saat ini, pemerintah belum memiliki payung hukum yang tetap untuk bisnis tersebut.

"Undang-undang nantinya akan mengatur itu karena dengan beroperasinya company seperti Netflix dan e-commerce, kita masih membutuhkan peraturan yang lebih kuat," ujar Sri Mulyani di Hotel Ritz Carlton, Rabu, 29 Januari 2020.

Selain mengatur pajak digital, Omnibus Law Perpajakan bakal memayungi pelbagai hal. Misalnya mengatur penurunan tarif pajak PPh badan dari 25 persen menjadi 22 persen hingga 20 persen pada 2023.

Beleid itu juga akan mencantumkan relaksasi pajak PPh badan minus 3 persen untuk entitas yang melantai di bursa saham atau go public. Kemudian, pemerintah berencana menghapus deviden PPh dalam negeri dan melakukan penyesuaian terhadap tarif PPh 26.  "Lalu kita akan melakukan sistem pajak teritorial, yaitu tidak memajaki pendapatan dari luar Indonesia," Sri Mulyani menambahkan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengimbuhkan, omnibus law bakal memuat penyederhanaan berbagai perizinan investasi dan melonggarkan persyaratan penanaman modal. Tak hanya itu, omnibus law juga bakal memberikan perlindungan terhadap UMKM.

Draf RUU inisiatif pemerintah ini bakal segera disorongkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama RUU lainnya seperti Cipta Lapangan Kerja dan Ibu Kota Negara. RUU Perpajakan dan RUU Cipta Lapangan Kerja nantinya bakal memuat 11 paket.  "Semuanya mencakup instrumen regulasi untuk memperbaiki kondisi lingkungan ekonomi kita," kata Sri Mulyani.

Draf yang diajukan oleh pemerintah ini sebelumnya telah didului dengan penyerahan surat presiden atau surpres kepada pimpinan Dewan. Surat itu diteken langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Setelah draf omnibus law perpajakan sampai di tangan legislator, dewan akan merembuknya dalam rapat paripurna. Rapat paripurna akan memutuskan kelanjutan pembahasan rancangan beleid tersebut.  "Kami tunggu, tergantung jadwal paripurna DPR bagaimana. Kami harap bisa cepat dibahas," tutur Sri Mulyani.

DPR sebelunya telah mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 dalam rapat paripurna pada Rabu, 22 Januari 2020. Dari 50 RUU yang masuk Prolegnas prioritas, ada tiga Omnibus Law usulan Presiden Jokowi yang masuk. Ketiganya adalah RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU tentang Perpajakan, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.






Trailer Serial Netflix Meghan Markle dan Pangeran Harry Dirilis, Penuh dengan Adegan Emosional

8 jam lalu

Trailer Serial Netflix Meghan Markle dan Pangeran Harry Dirilis, Penuh dengan Adegan Emosional

Serial dokumenter Meghan Markle dan Pangeran Harry akan segera diluncurkan di Netflix, awalnya dijadwalkan Desember.


Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

17 jam lalu

Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan membahas rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik.


Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

17 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Kaum Muda Beruntung Saksikan Respons Negara Hadapi Krisis Global

Dalam kondisi yang serba tak pasti, Sri Mulyani mengatakan generasi muda dapat melihatnya sebagai bekal pada masa mendatang.


Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

19 jam lalu

Sri Mulyani Ingatkan Ancaman Krisis Pangan dan Energi 2023

Sri Mulyani melihat potensi memburuknya perekonomian telah bergeser dari ancaman pandemi ke krisis global.


Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

19 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Demo Besar-besaran Tolak UMP DKI 2023, Sri Mulyani Beberkan Belanja Infrastruktur 2023

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 1 Desember 2022 antara lain tentang demo besar-besaran tolak UMP DKI 2023 dijadwalkan sepekan.


Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

1 hari lalu

Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pikirkan RI saat Genap 100 Tahun, Jangan Menua tapi Miskin

Sri Mulyani Indrawati khawatir jika masyarakat Indonesia belum bisa makmur di 2045 atau ketika RI menginjak usia 100 tahun.


Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

1 hari lalu

Sri Mulyani: APBN 2023 Dirancang Defisit 2,84 Persen dari PDB, Demi Kesehatan Keuangan RI

Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2022, belanja APBN sebesar Rp 3.106,4 triliun dan defisit diperkirakan turun lagi menjadi Rp 598 triliun.


Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Belanja Ketahanan Pangan Naik Tahun Ini, KPPU Akan Panggil Google

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 1 Desember 2022 antara lain tentang belanja ketahanan pangan meningkat menjadi Rp 104,2 triliun.


Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

1 hari lalu

Utang RI Mendekati Rp 7.500 Triliun, Sri Mulyani: Masih Aman, Asalkan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai utang Indonesia masih tergolong aman.


Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

1 hari lalu

Belanja Infrastruktur 2023 Rp 392,1 Triliun, Sri Mulyani: Untuk Selesaikan PSN, IKN dan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran belanja negara tahun 2023 untuk infrastruktur di Indonesia sebesar Rp 392,1 triliun.