Luhut Klaim Omnibus Law Bakal Sejahterakan Buruh

Reporter

Editor

Rahma Tri

Sejumlah massa buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) saat menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cilaka di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim bahwa jika  Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja terealisasi, maka akan menyejahterakan pekerja bukan malah merugikan seperti anggapan serikat buruh.

"Kalau saya pribadi sudah tidak ada lagi (masalah). Masih dari buruh apalagi, kita dengerin, padahal itu saya lihat dan baca lagi buruh itu sangat tidak dirugikan. Sama sekali tidak dirugikan," kata Luhut di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.

Luhut mengungkapkan, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga membahas kompensasi dan insentif bagi buruh. Namun, ia memberikan syarat agar buruh bisa sejahtera. "Jangan kamu dikasih bayar tapi enggak produktif, malas, itu kan enggak bener juga. Itu kan orang jadi enggak mau datang buat investasi," ujarnya.

Realisasi Omnibus Law ini, kata Luhut,  diharapkan bisa menciptakan 3 juta lapangan kerja baru. Sehingga, Indonesia harus bisa menjaga hubungan baik dengan para investor agar tujuan tersebut terwujud. "Itu yang perlu kita rawat sama-sama, datang orang Investasi kan buat lapangan kerja," tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menargetkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja selesai beberapa hari ke depan. Dia mengatakan, hingga kini RUU Omnibus Law belum juga selesai. Kementerian masih menunggu surat presiden sebagai pengantar rancangan regulasi tersebut.

Dia menjanjikan apabila rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut selesai dibuat pemerintah, maka naskah akademis maupun draf RUU akan disampaikan ke publik."RUU Cipta Lapangan Kerja sekarang sedang kami kerjakan mudah-mudahan hari-hari ini selesai," kata Susiwijono di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. 

EKO WAHYUDI l BISNIS






Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

1 jam lalu

Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan membahas rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik.


Begini Lobi Luhut ke Elon Musk Biar Tesla Investasi Pabrik Mobil Listrik di RI

2 jam lalu

Begini Lobi Luhut ke Elon Musk Biar Tesla Investasi Pabrik Mobil Listrik di RI

Luhut Pandjaitan optimistis Tesla akan berinvestasi di Indonesia. Investasi mobil listrik di Cina disebutnya lebih mahal.


Begini 5 Pernyataan Menko Luhut Pandjaitan Getol Soal Insentif Kendaraan Listrik

5 jam lalu

Begini 5 Pernyataan Menko Luhut Pandjaitan Getol Soal Insentif Kendaraan Listrik

Belakangan, Menko Marves Luhut Pandjaitan getol berbicara soal insentif kendaraan listrik, termasuk pemerintah akan mensubsidi pembeliannya.


Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

13 jam lalu

Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

Kenaikan UMK 2023 sebesar 9,65 persen diklaim paling moderat dan rasional.


Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

21 jam lalu

Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Serikat pekerja mendesak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono merevisi besaran UMP DKI 2023 menjadi Rp 51 juta atau naik 10,5 persen.


Akan Ada Subsidi Beli Motor Listrik Rp 6,5 Juta, Luhut Sebut Lebih Hemat dari Bahan Bakar Fosil

23 jam lalu

Akan Ada Subsidi Beli Motor Listrik Rp 6,5 Juta, Luhut Sebut Lebih Hemat dari Bahan Bakar Fosil

Luhut memperkirakan besaran subsidi motor listrik bakal berkisar Rp 6,5 juta per unit. Apa sebenarnya alasan pemerintah menyubsidi kendaran listrik?


Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

1 hari lalu

Luhut: Subsidi Motor Listrik Berlaku Tahun Depan, Berapa Besarannya?

Untuk saat ini, pemerintah baru menentukan besaran subsidi untuk pembelian motor listrik.


Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

1 hari lalu

Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mem-buldozer pihak yang mengganggu upaya pemerintah dalam mengejar target investasi domestik.


China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

1 hari lalu

China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

Pemerintah China semakin banyak memberlakukan lockdown di kota-kota karena antisipasi penyebaran Covid-19. Protes anti-lockdown terus berlangsung.


Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

2 hari lalu

Buruh Bakal Demo, UMP DKI 2023 Dinilai Tidak Sesuai Formula Permenaker

Presiden Aspek menilai angka 5,6 persen tidak sesuai dengan perumusan penetapan UMP yang terdapat dalam Permenaker.