Sebelum Dibawa ke DPR, Jokowi Rapat Lagi Bahas Omnibus Law

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 Januari 2020. TEMPO/Egi Adyatama

    Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 Januari 2020. TEMPO/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo  atau Jokowi akan menggelar rapat terbatas (ratas) terakhir terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di Istana Negara, Jakarta. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

    "Sedang kami kerjakan dengan Pak Mahfud. Jadi biar selesai dulu yang ini. Hari ini kan rapat terakhir, (sebelum) penyerahan ke parlemen," kata dia di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.

    Adapun menurut agenda harian Luhut yang diterima Tempo, rapat digelar pukul  14.30 WIB untuk melakukan rapat bersama Presiden Jokowi.

    Luhut mengatakan, sebenarnya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah rampung dalam penyusunan drafnya, dan telah di setujui oleh seluruh kementerian terkait. Namun menurutnya, Presiden menginginkan dibahas sekali lagi guna menampung semua aspirasi dari buruh dan pengusaha. "Tapi presiden ingin betul-betul, jangan ada yang merasa tidak didengar," ungkapnya.

    Luhut menuturkan sikapnya secara pribadi terhadap RUU  Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sudah tidak ada masalah. Bahkan menurut dia, rancangan beleid ini sangat menguntungkan bagi semua pihak terutama buruh.

    "Padahal itu saya lihat dan baca lagi buruh itu sangat tidak dirugikan. Sama sekali tidak dirugikan," tuturnya.

    Sehingga ia memperkirakan dengan terealisasinya RUU Omnibus Law tersebut, bisa menciptakan 3 juta  lapangan kerja baru. "Karena diberikan kompensasi yang bagus segala macam yang bagus, tapi harus disiplin, produktif. Jangan kamu dikasih bayar tapi gak produktif, malas, itu kan gak bener juga . Itu kan orang jadi gak mau datang buat investasi," ungkapnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menargetkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja selesai beberapa hari ke depan.

    Dia mengatakan hingga kini RUU Omnibus Law belum juga selesai. Kementerian masih menunggu surat presiden sebagai pengantar rancangan regulasi tersebut.

    "RUU Cipta Lapangan Kerja sekarang sedang kami kerjakan mudah-mudahan hari-hari ini selesai," katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.

    Dia menjanjikan apabila rancangan tersebut selesai dibuat pemerintah, maka naskah akademis maupun draf RUU akan disampaikan ke publik.

    EKO WAHYUDI l BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.