TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah menerima laporan dari Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Abdulbar M Mansoer terkait progres pembangunan sirkuit balap dan infrastruktur pendukung di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Ia mengatakan, semua persiapan MotoGP yang rencananya dilaksanakan tahun 2021 telah sesuai rencana.
"Moto GP sudah 40 persen, tapi kalau jalan malah lebih dari 40 persen, jalan yang dari airport itu tembus (langsung ke sirkuit)," kata dia di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.
Selain membangun jalur balap, dan akses jalan langsung dari Bandara Lombok, Luhut mengungkapkan, di sekitar sirkuit Mandalika telah dibangun banyak hotel dan penginapan. Harapannya bisa menopang wisatawan yang datang pada ajang Moto GP.
Luhut pun menuturkan, bahwa Moto GP ini adalah ajang yang sangat digemari di dunia, sehingga bakal menarik lebih banyak wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia. Oleh karena itu ia akan terus mendorong pembangunan proyek Mandalika ini bisa segera rampung dan cepat terlaksana.
"Pasti baguslah, pasti banyak dan bukan hanya mempolerkan turis, oh bukan Bali lagi, ada Mandalika," ungkapnya.
Kemudian ia juga mengklaim bahwa sirkuit Mandalika ini digadang-gadang menjadi jalur balap pertama yang berada di alam terbuka, tepatnya di pinggir pantai. Sehingga ciri khas alam Nusa Tenggara Barat ini akan menjadi daya tarik tersendiri jika dibandingkan lokasi balap lain di dunia.
Sebelumnya, ITDC sudah memperkenalkan Mandalika Grand Prix Association (MPGA) sebagai pelaksana MotoGP Indonesia dengan nama resmi #IndonesiaGP. Ajang balap motor tercepat di dunia tersebut dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok pada musim balap 2021.
Peluncuran Mandalika Grand Prix Association (MGPA) sebagai pelaksana hajatan balap motor tersebut, sekaligus pemesanan awal tiket MotoGP Indonesia pada 23 November 2019. MGPA merupakan anak usaha Indonesia Tourism Development Company (ITDC), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
