Maxim Klaim Telah Ikuti Arahan Tarif Ojol dari Kemenhub

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengecek pengoperasian runway 3 di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Minggu, 8 September 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengembangan Maxim di Indonesia. Dmitry Radzun mengklaim telah mengikuti Keputusan Kementerian Perhubungan (KP) Nomor 348 tahun 2019 tentang perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor. Maxim, kata dia, menaati aturan tersebut sejak 22 Januari 2020.

Dengan demikian Maxim masih beroperasi hingga saat ini dan tidak  diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). 

"Berkaitan dengan pemberitaan yang sedang ramai terkait pemblokiran aplikasi Maxim, perlu disampaikan bahwa surat yang Maxim terima sifatnya masih berupa surat peringatan dari Kementerian Kominfo," kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu, 29 Januari 2020.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah menerapkan tarif berdasarkan KP No.348 tahun 2019 pada seluruh wilyah operasi Maxim yang tersebar di 24 daerah di Indonesia. "Maxim telah mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia," ucapnya.

Dmitry meminta seluruh kepada pengguna dan para mitra pengemudi tetap dapat memesan dan mengambil orderannya. "Kami tetap melayani masyarakat seperti hari-hari biasa," ungkapnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan pihaknya siap untuk melakukan pemblokiran aplikasi transportasi online asal Rusia, Maxim. Pemblokiran Maxim ini menunggu permintaan dari Kementerian Perhubungan.

"Kita sudah kirim surat peringatan ke Maxim dan kita kasih waktu dua kali dua puluh empat jam, baru kemarin dikirim yang kedua," kata dia di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

Jika Maxim tak kunjung merespon surat peringatan, maka Semuel akan menunggu dari arahan tindakan lanjutan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

"Kalau mereka (Kemenhub) minta ditutup saya tutup disuspen karena tidak comply," ungakapnya.

Ia menjelaskan, bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik tertuang bahwa bagi semua perusahaan digital yang melakukan pelanggaran aturan akan dikenakan sanksi denda. Sehingga Semuel mengatakan, pihaknya harus menunggu koordinasi dari lembaga yang mengatur, Kemenhub yang mengatur soal angkutan ini.

"Tapi ada turunannya siapkan sanksi denda, itu di Kominfo hanya bisa lakukan suspensi engga bisa beroperasi sementara waktu," ucapnya.

EKO WAHYUDI






Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

1 jam lalu

Bantu Korban Gempa Cianjur, Kemenhub Kirim Sembako, Pakaian, hingga Obat-obatan

Kemenhub menyalurkan bantuan untuk korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.


Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

1 hari lalu

Sail Tidore 2022, KM Tatamailau Difungsikan jadi Hotel Terapung

Kemenhub menyiapkan KM Tatamailau sebagai hotel terapung untuk mendukung penyelenggaraan Sail Tidore 2022 di Kota Tidore, Maluku Utara


Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

2 hari lalu

Filipina Hapus Tarif Impor Kendaraan Listrik, Indonesia Kapan?

Konsumen Filipina membayar Rp 329 juta hingga Rp 768,5 juta untuk membeli kendaraan listrik. Subsidi pembelian di Indonesia tengah digodok.


Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

2 hari lalu

Kemenhub Larang Truk ODOL Secara Bertahap Mulai Awal 2023

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno memastikan pemberlakuan larangan truk ODOL pada tahun depan tidak bisa ditunda lagi.


Kebijakan Truk ODOL Akan Dilakukan Bertahap dan Terbatas di Kawasan Tertentu

2 hari lalu

Kebijakan Truk ODOL Akan Dilakukan Bertahap dan Terbatas di Kawasan Tertentu

Kebijakan truk odol pada 2023 diperkirakan bakal diterapkan secara bertahap untuk menghindari dampak kenaikan harga barang.


Berkostum Badut, Pencuri Sepeda Motor Gondol Honda Beat Ojol di Kebayoran Baru

4 hari lalu

Berkostum Badut, Pencuri Sepeda Motor Gondol Honda Beat Ojol di Kebayoran Baru

Dua pencuri sepeda motor berupaya menggondol Honda Beat milik ojol di Kebayoran Baru.


Lowongan PPPK Tenaga Kesehatan Kemenhub Diperpanjang hingga 22 November, Cek Syaratnya

7 hari lalu

Lowongan PPPK Tenaga Kesehatan Kemenhub Diperpanjang hingga 22 November, Cek Syaratnya

Kemenhub mengumumkan memperpanjang pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan instansi tersebut.


Hari Ini Puncak Kepulangan Delegasi G20, Begini Pengaturan Penerbangan dari Bali

11 hari lalu

Hari Ini Puncak Kepulangan Delegasi G20, Begini Pengaturan Penerbangan dari Bali

Kemenhub menyebutkan hari ini adalah puncak kepulangan delegasi KTT G20 lewat Bandara Ngurah Rai, Bali. Bagaimana pengaturan penerbangannya?


KTT G20 Bali, 3 Kapal Negara di Perairan Benoa Disiapkan

13 hari lalu

KTT G20 Bali, 3 Kapal Negara di Perairan Benoa Disiapkan

Kemenhub menyiagakan tiga kapal negara di perairan Benoa, Bali sebagai bentuk dukungan atas pagelaran KTT G20.


35 Negara Hadir di KTT G20 Bali, Kemenhub Batasi Penerbangan Domestik Sementara

13 hari lalu

35 Negara Hadir di KTT G20 Bali, Kemenhub Batasi Penerbangan Domestik Sementara

Kementerian Perhubungan tengah menyeimbangkan pergerakan pesawat kenegaraan dengan penerbangan reguler di event G20.