Rachmat Gobel Sentil Pemprov DKI Soal Penebangan Pohon di Monas

Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rachmat Gobel ikut menyentil langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memangkas pohon di lapangan Monas baru-baru ini. Ia menyatakan kebijakan itu berdampak terhadap lingkungan.

"Menebang pohon sekian banyak itu menyangkut lingkungan hidup," ujar Gobel di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.

Menurut Gobel, pembangunan Monas perlu mempertimbangkan banyak hal. Sebab, keberadaannya bukan hanya sebagai taman, melainkan juga ikon nasional.

Gobel lalu mempertanyakan upaya revitalisasi Monas yang saat ini sengkarut. Ia meminta pemerintah pusat turut menangani pemugaran itu lantaran status Monas sebagai taman nasional adalah tanggung jawab bersama.

"Ini harus dibahas bersama-sama. Pemerintah pusay harus ambil alih bukan hanya pemerintah provinsi. Monas itu kan ikon negara karena dekat Istana," ujarnya.

Upaya revitalisasi kawasan Monas menjadi ramai setelah Pemerintah Provinsi menebangi sedikitnya 190 pohon. Sejumlah pihak mengkritik langkah Pemprov DKI lantaran ditengarai dapat merusak lingkungan.

Terkini, pemerintah pusat menyatakan revitalisasi juga belum mengantongi izin Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Dampaknya, Pemprov DKI mesti menangguhkan proyek revitalisasi untuk sementara waktu.

Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan Menteri Sekretaris Negara sebagai Ketua Komisi Pengarah telah melayangkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta. Isi surat tersebut mendorong Gubernur DKI untuk mengajukan permohonan izin agar penangguhan revitalisasi segera bisa dicabut.

"Sebenarnya surat itu sudah dijawab, tapi yang menjawab Sekda (Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta)," ucapnya.

Menurut Basuki, Menteri Komisi Pengarah akan menggelar rapat konsolidasi setelah pihaknya menerima surat resmi dari Gubernur DKI. Selanjutnya, Komisi akan menyetujui desain yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta anggaran revitalisasi.

Dalam pembangunan itu, Basuki melanjutkan, Komisi juga mensyaratkan adanya analisis dampak lingkungan (amdal) rencana tata ruang. Penerbitan amdal ini pun memerlukan pertimbangan dari sejumlah pakar yang akan mengkaji dampak pembangunannya.






Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota DKI: Ingin Temui Pengambil Keputusan Bukan Mediator

3 menit lalu

Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota DKI: Ingin Temui Pengambil Keputusan Bukan Mediator

Warga eks Kampung Bayam menggeruduk Balai Kota DKI. Mendesak pemerintah segera ambil keputusan soal nasib mereka di Kampung Susun Bayam.


Selain Aceh, NasDem Sebut Riau juga Cabut Izin Penggunaan Tempat untuk Safari Anies Baswedan

24 menit lalu

Selain Aceh, NasDem Sebut Riau juga Cabut Izin Penggunaan Tempat untuk Safari Anies Baswedan

Setelah izin lokasi tempat safari politik Anies Baswedan dicabut, NasDem juga mendapat informasi soal hal yang sama terjadi di Pekanbaru, Riau.


NasDem Pastikan Safari Anies Baswedan Tetap Berjalan Meski Izin Tempat Dicabut

48 menit lalu

NasDem Pastikan Safari Anies Baswedan Tetap Berjalan Meski Izin Tempat Dicabut

Ali menyebut animo masyarakat Aceh dalam menyambut Anies Baswedan sangat tinggi.


Nasdem Harap Pencabutan Izin Tempat Acara Anies Baswedan Bukan Karena Alasan Politik

1 jam lalu

Nasdem Harap Pencabutan Izin Tempat Acara Anies Baswedan Bukan Karena Alasan Politik

Jika berhubungan dengan politik, Ali menyebut hal ini sangat menyakiti rakyat Indonesia yang ingin bersilaturahmi dengan Anies Baswedan.


Top Metro: Anies Tak Diundang Reuni 212 dan Ritual di Kematian Keluarga Kalideres

2 jam lalu

Top Metro: Anies Tak Diundang Reuni 212 dan Ritual di Kematian Keluarga Kalideres

Panitia Reuni 212 memutuskan tidak mengundang Anies Baswedan dan polisi menduga ada ritual yang dijalani di balik kematian satu keluarga di Kalideres


Warga Kampung Bayam Terlantar, DPRD Minta Dinas Cek Janji Anies Baswedan

3 jam lalu

Warga Kampung Bayam Terlantar, DPRD Minta Dinas Cek Janji Anies Baswedan

DPRD DKI meminta Dinas PRKP mempelajari janji yang Anies Baswedan sampaikan ke warga korban penggusuran Kampung Bayam


Anies Baswedan Tidak Diundang ke Reuni 212 di Masjid At-Tin

13 jam lalu

Anies Baswedan Tidak Diundang ke Reuni 212 di Masjid At-Tin

Ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beberapa kali menghadiri kegiatan Reuni 212 di Monas.


Alasan Reuni 212 Digelar di Masjid At-Tin, Bukan Monas atau Istiqlal

15 jam lalu

Alasan Reuni 212 Digelar di Masjid At-Tin, Bukan Monas atau Istiqlal

Reuni 212 di Masjid At-Tin disesuaikan dengan tema manajat akbar tahun ini untuk korban gempa Cianjur dan keselamatan Indonesia.


NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

21 jam lalu

NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies Baswedan hendak bersafari, salah satunya ke Aceh.


Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

21 jam lalu

Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

Jakarta Barat mengingatkan seluruh pengusaha di wilayah tersebut untuk menggaji karyawan sesuai batas Upah Minimum Provinsi (UMP).