Ini Panduan Agar Cicilan KPR Berjalan Lancar

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menawarkan properti pada pengunjung dalam acara Indonesia Property Expo (IPEX) 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, 16 November 2019. Pameran ini digelar dalam rangka ulang tahun KPR ke-43. TEMPO/Fajar Januarta

    Petugas menawarkan properti pada pengunjung dalam acara Indonesia Property Expo (IPEX) 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, 16 November 2019. Pameran ini digelar dalam rangka ulang tahun KPR ke-43. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Membeli rumah dengan sistem pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) masih menjadi pilihan utama mayoritas masyarakat Indonesia. 

    Mengutip situs jual beli properti daring Lamudi.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar mengurus KPR bisa lebih mudah. Managing Director Lamudi.co.id Mart Polman menjelaskan bahwa hal utama yang harus dilakukan sebelum memulai mengajukan KPR adalah persiapan dokumen.

    "Biasanya, ada beberapa persyaratan umum yang biasanya diajukan oleh semua bank yang ada di Indonesia. Walaupun, ada juga beberapa bank yang memiliki persyaratan khusus yang berbeda dari bank lainnya," ungkapnya melalui laporan tertulis yang diterima Bisnis, Rabu 29 Januari 2020.

    Dalam mengurus KPR, dia menyarankan untuk meminta bantuan kepada pengembang yang terpercaya. 

    Umumnya, pengembang perumahan yang terpercaya akan dengan siap membantu dan akan mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan. Mereka biasanya akan mengajukan KPR ini ke beberapa bank sekaligus agar proses pengurusan administrasi KPR bisa dilakukan sekaligus dan menyediakan strategi cadangan apabila ada bank yang menolak KPR yang diajukan.

    Upaya selanjutnya adalah dengan mencermati semua persyaratan dokumen yang diperlukan, yakni memperhatikan persyaratan sesuai dengan profesi. 

    "Biasanya persyaratan dokumen yang diperlukan antara profesional, wiraswasta dan juga karyawan atau pegawai, serta level pendapatan tertentu akan memiliki persyaratan yang berbeda-beda," lanjut Polman.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.