Bakal Digugat Helmy Yahya, Dewas TVRI: Kami Sudah Antisipasi

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya menyampaikan keterangan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya menyampaikan keterangan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia Dwi Heri mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi gugatan yang disiapkan bekas Direktur Utama TVRI Helmy Yahya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Helmy berencana melakukan langkah hukum terkait pemecatannya dari stasiun televisi pelat merah tersebut.

    "Kami sudah mengantisipasi itu, itu adalah mekanisme yang benar, satu-satunya jalan untuk mengembalikan posisinya adalah melalu PTUN," ujar Dwi melalui sambungan telepon kepada Tempo, Selasa, 28 Januari 2020.

    Menurut Dwi, Dewan Pengawas telah sesuai dengan kewenangannya dalam memberhentikan Helmy. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, bahwa Dewas bisa mengangkat maupun memberhentikan direktur utama.

    "Gugatan ke PTUN adalah langkah yang benar, bukan malah roadshow ke lembaga politik, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, itu bukan mekanisme hukum, tidak ada pengaruhnya atas putusan itu," ujar Dwi. Ia pun mengatakan sikap Dewan Pengawas saat ini adalah menunggu langkah hukum tersebut.

    Dwi pun mengatakan dalam memberhentikan Helmy, Dewan Pengawas sudah mengikuti prosedur yang benar, antara lain dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemberhentian 30 hari sebelum pemberhentian dilakukan. SPRP dikeluarkan pada Desember 2019.

    "Dia sudah diingatkan di SPRP bagaimana penganggaran program berbiaya besar dan dia tidak bisa menjelaskan itu," tutur Dwi. "Jadi jangan seakan-akan dia sudah benar dalam penganggarannya dan Dewas tidak sepakat akan liga Inggris, Liga inggrisnya tidak masalah, kalau penganggarannya benar, kan awalnya dia mengatakan sistemnya barter tapi ternyata berbayar."

    Helmy sebelumnya mengatakan bakal melayangkan gugatan hukum pada pekan ini terkait pemberhentiannya dari stasiun televisi pelat merah itu oleh Dewan Pengawas.

    "Saya akan berjuang terus, dalam pekan ini kami ajukan tuntutan atau legal action, tunggu saja," ujar dia selepas rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Helmy Yahya mengatakan perjuangannya itu bukanlah untuk kepentingannya sendiri. Melainkan untuk mempertahankan TVRI ke depannya. "Saya berjuang untuk karyawan, ada 4.800 karyawan TVRI, mereka itu tunjangan kinerjanya enggak turun-turun dalam dua tahun terakhir," tutur dia.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.