Sri Mulyani: Dana Kompensasi Rp 6 Triliun ke PLN Sesuai Audit BPK

Ekspresi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2019 baru sampai 73,1 persen atau Rp1.798 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp 2.461,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pihaknya telah membayarkan dana kompensasi kepada PT PLN (Persero) pada 2019 sebesar Rp 6 triliun. Dana kompensasi itu dianggarkan dengan mempertimbangkan ruang yang dimiliki oleh pemerintah atas anggaran sehingga pengganggaran dana kompensasi ini juga diputuskan pada hari-hari akhir pelaksanaan APBN 2019.

"Kita lihat kita masih punya cash dan kita putuskan hari terakhir 2019. Untuk 2019 ini nominalnya sesuai dengan audit BPK," ujar Sri Mulyani, Selasa, 28 Januari 2020.

Oleh karena itu, dana kompensasi tidak terlampir dalam belanja subsidi energi yang mencapai Rp 136,9 triliun. Rinciannya adalah subsidi listrik pada 2019 mencapai Rp 52,7 triliun, sedangkan subsidi BBM dan LPG 3 Kg mencapai Rp 84,2 triliun.

Kementerian Keuangan sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 227/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran (HJE) BBM dan Tarif Tenaga Listrik. Beleid baru ini telah diundangkan sejak 31 Desember lalu.

Dalam kebijakan itu disebutkan bahwa dana kompensasi dapat dialokasikan dalam APBN ataupun APBN Perubahan pada bagian anggaran bendahara umum negara pengelolaan belanja lainnya atau BA 999.08. Dengan begitu, kurang bayar pemerintah kepada BUMN seperti Pertamina dan PLN dapat segera dilunasi lewat dana kompensasi.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya mengatakan bahwa anggaran berupa dana kompensasi dalam BA 999.08 ini baru ada pada APBN 2019 dan belum ada pada anggaran tahun-tahun sebelumnya. Dalam pengalokasiannya, dana kompensasi dialokasikan dengan mempertimbangkan kebijakan Menteri Keuangan dan berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN.

Adapun untuk mencairkan dana kompensasi tersebut, direksi dari badan usaha terkait perlu mengajukan surat tagihan kepada kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara (KPA BUN). Dalam ketentuan ini, Direktur PNBP SDA dan KND Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai KPA BUN.

BISNIS






Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

30 menit lalu

Aset Negara di Jakarta Rp 1.464 T, Ini Rencana Sri Mulyani saat Pemerintah Pusat Pindah ke IKN

Sri Mulyani Indrawati menyebut terdapat aset negara senilai Rp1.464 triliun di Jakarta yang perlu dikelola saat pemerintah pusat pindah ke IKN.


Aliran Modal Asing Rp 7,3 T Masuk Pasar Surat Utang Negara Indonesia

5 jam lalu

Aliran Modal Asing Rp 7,3 T Masuk Pasar Surat Utang Negara Indonesia

Investor asing mencatatkan inflow tertinggi ke pasar obligasi Indonesia dalam setahun terakhir.


Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

8 jam lalu

Terpopuler: Buwas Pertanyakan Data Beras Kementan, Lowongan Kerja di Astra Honda Motor

Berita terpopuler pada Rabu, 7 Desember 2022, dimulai dari Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas yang mempertanyakan data beras Kementerian Pertanian.


Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

17 jam lalu

Kementerian PUPR dan Kemenkeu Serah Terima Barang Milik Negara Tahap 2

Nilai BMN Kementerian PUPR yang diserahterimakan sebesar Rp19,09 triliun.


Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

21 jam lalu

Nunggak Bayar SPP, Mahasiswa Bisa Ajukan Keringanan Utang hingga 80 Persen

Kemenkeu mengatakan terdapat keringanan utang atas sumbangan pembinaan pendidikan (SPP Mahasiswa) atau uang kuliah hingga 80 persen.


Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

22 jam lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

23 jam lalu

Cadangan Devisa Naik jadi USD 134 Miliar, BI: Mampu Dukung Ketahanan Eksternal dan Jaga Stabilitas

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia per November 2022 mencapai US$ 134 miliar atau naik US$ 3,8 miliar ketimbang bulan sebelumnya.


Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

1 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

1 hari lalu

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara


Ghana Akan Bereskan Utang Dalam Negeri untuk Mengakhiri Krisis Ekonomi

1 hari lalu

Ghana Akan Bereskan Utang Dalam Negeri untuk Mengakhiri Krisis Ekonomi

Ghana akan meluncurkan swap domestic debt untuk membantu memulihkan stabilitas ekonomi makro, mengakhiri utang dan krisis ekonomi terburuk di Ghana