Jokowi Surati DPR untuk Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam perayaan Natal 2019 di kediamannya di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta, Rabu, 25 Desember 2019. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

TEMPo.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terkait pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan surat tersebut dikirimkan pada akhir pekan lalu.

"Dalam surat itu, Presiden menugaskan Kementerian Kominfo, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan RUU bersama dengan DPR," ujar Johnny di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa 28 Januari 2020.

Ia berharap surat tersebut akan mempercepat proses politik terkait pembahasan RUU PDP di Parlemen. Adapun saat ini, ia memastikan pemerintah telah mengirimkan naskah akademik berisi rancangan undang-undang kepada legislator untuk ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah atau Bamus.

Johnny memungkinkan, perembukan terkait naskah itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Setelah dirembuk di Bamus, kata dia, RUU akan ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR.

Dalam pematangan RUU PDP, Johnny memastikan pemerintah akan melibatkan stakeholder hingga masyarakat untuk memberikan saran dan masukannya. Adapun dalam pembahasan ini, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses perembukan RUU PDP kepada DPR. Termasuk, ujar dia, seumpama terjadi penambahan pasal, bab, maupun pengurangan-pengurangan.

Berdasarkan naskah akademik yang disusun pemerintah, RUU PDP berisi 15 bab dan 72 pasal. Meski enggan merincikan tiap-tiap pasalnya, Johnny menyatakan seluruh poin tersebut melingkupi tiga hal.

Pertama, poin RUU akan membahas kedaulatan data. Kedua, beleid itu rencananya memayungi pemilik data atau data owner. Ketiga, RUU itu akan melindungi pengguna data.

"Pengaturan lainnya akan membahas data antar-negara atau cross border. Selain itu, RUU ini nantinya membuka peluang agar ramah terhadap inovasi dan bisnis," tuturnya.

Johnny menyatakan RUU PDP perlu segera disahkan menjadi undang-undang. Sebab, saat ini, RUU itu sangat relevan dengan perkembangan kehidupan global. "Ekonomi kita juga sudah bergeser ke kehidupan era digital," tuturnya.

Saat ini, 126 negara di dunia telah memiliki beleid serupa yang kerap disebut dengan general data protection regulation atau GDPR. Sedangkan di ASEAN, ada empat negara yang sudah memiliki undang-undang tersebut. Keempatnya adalah Malaysia, Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Seandainya DPR dapat merampungkan RUU ini dalam waktu dekat, Indonesia akan menjadi negara kelima di ASEAN yang memiliki beleid perlindungan data pribadi sekaligus menjadi negara nomor 127 di kancah global. Adapun regulasi terkait perlindungan data digadang-gadang akan mengundang investasi.

"Investasi di bidang teknologi dan informasi kan oleh korporasi global sudah siap, tapi mereka menunggu selesainya UU PDP," ucapnya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA






Respon Kritik PDIP, Relawan Jokowi Sebut Acara Nusantara Bersatu sebagai Bentuk Syukuran

24 menit lalu

Respon Kritik PDIP, Relawan Jokowi Sebut Acara Nusantara Bersatu sebagai Bentuk Syukuran

Relawan Jokowi menilai acara Nusantara Bersatu sebagai sebuah teks yang bisa ditafsirkan siapa saja. Merespon kritikan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto.


Politikus PDIP Sebut Jokowi Terpaksa Hadiri Acara Nusantara Bersatu

3 jam lalu

Politikus PDIP Sebut Jokowi Terpaksa Hadiri Acara Nusantara Bersatu

Politikus PDIP Deddy Sitorus menilai Presiden Jokowi dijebak untuk hadir pada acara Nusantara Bersatu di Stadion GBK Sabtu kemarin.


Dukungan Dinas LH DKI Pada Acara Relawan Jokowi di GBK: Toilet Portable, Pasukan Oranye Hingga Street Sweeper

4 jam lalu

Dukungan Dinas LH DKI Pada Acara Relawan Jokowi di GBK: Toilet Portable, Pasukan Oranye Hingga Street Sweeper

Dinas Lingkungan Hidup DKI menyediakan puluhan toilet portable hingga 14 unit street sweeper untuk menunjang acara relawan Jokowi di GBK.


Sekjen PDIP Sebut Acara Nusantara Bersatu Kerdilkan Jokowi

4 jam lalu

Sekjen PDIP Sebut Acara Nusantara Bersatu Kerdilkan Jokowi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik acara Nusantara Bersatu yang digelar para relawan Jokowi di GBK kemarin.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

5 jam lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.


Jokowi Beri Dukungan Capres Berambut Putih Mengarah ke Ganjar, Begini Reaksi Gerindra

8 jam lalu

Jokowi Beri Dukungan Capres Berambut Putih Mengarah ke Ganjar, Begini Reaksi Gerindra

Presiden Jokowi kembali memberikan sinyal dukungan kepada capres. Kali ini, ia hanya menyebut capres yang dimaksud berambut putih dan berkeriput


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

8 jam lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Top Nasional: Presiden Tanggapi Teriakan Jokowi 3 Periode, Komitmen Kapolri Usut Kasus Ismail Bolong

12 jam lalu

Top Nasional: Presiden Tanggapi Teriakan Jokowi 3 Periode, Komitmen Kapolri Usut Kasus Ismail Bolong

Presiden Jokowi menanggapi teriakan dari para relawan soal Jokowi 3 periode pada acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno.


Dinas LH DKI Berhasil Kumpulkan 31 Ton Sampah dari Acara Relawan Jokowi di GBK

13 jam lalu

Dinas LH DKI Berhasil Kumpulkan 31 Ton Sampah dari Acara Relawan Jokowi di GBK

Dinas LH DKI menurunkan 500 personel pasukan oranye dan truk serta mobil street sweeper untuk membersihkan sampah di acara relawan Jokowi.


Soal Surpres Calon Panglima TNI, Anggota Komisi I DPR: Kita Tunggu Ya

22 jam lalu

Soal Surpres Calon Panglima TNI, Anggota Komisi I DPR: Kita Tunggu Ya

Dave belum bisa memastikan kapan Surpres calon Panglima TNI pengganti Andika Perkasa dikirim oleh Istana ke DPR.