Erick Thohir Pastikan Hadiri Rapat Panja Jiwasraya Besok

Reporter

Editor

Rahma Tri

Menteri BUMN Erick Thohir. TEMPO/Muhammad Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan akan hadir dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR pada Rabu 29 Januari 2020 besok. Pertemuan itu untuk memastikan perkembangan upaya penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Saya rasa terkait Jiwasraya sudah dilaporkan dan dipaparkan. Besok DPR ingin memastikan," ujar Erick Thohir di Jakarta, Selasa 28 Januari 2020.

Sebelumnya Komisi VI DPR mengumumkan struktur Panja Asuransi Jiwasraya yang akan berfokus pada upaya mencari solusi terbaik dalam penyelamatan ataupun restrukturisasi Jiwasraya. Panja yang diketuai oleh Aria Bima ini akan mengkaji tiga opsi penyelamatan.

Ketiga opsi yang dimaksud adalah melalui pembentukan holding asuransi BUMN, privatisasi atau pelepasan saham Jiwasraya, hingga Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sedangkan Komisi XI DPR lebih ke keuangan dan ekonomi sehingga lebih banyak ke pengawasan industri keuangan. Sementara Komisi III DPR akan fokus pada penegakan hukum.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengatakan panja telah menyusun jadwal untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini. Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu, Panja Jiwasraya mengundang Menteri BUMN dan Direksi Jiwasraya, dengan maksud untuk mengetahui detail persoalan dan skema yang dilakukan terkait pengamanan uang negara dan penyelamatan uang nasabah.

Menurut Baidowi, dalam beberapa kesempatan pemerintah menargetkan pengembalian uang nasabah memakan waktu 4 tahun. DPR sendiri ingin memperjelas bagaimana skema pembayaran. "Juga apakah tidak bisa dipercepat?"

Selain itu, dia mengatakan, panja juga akan mengundang direksi lama Jiwasraya, bahkan yang ditahan pun akan diupayakan hadir berkoordinasi dengan komisi terkait. Setelahnya, menjelaskan Panja Jiwasraya akan mendengarkan keterangan BPK, OJK, akuntan publik dan PPATK.

Sebelumnya, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah angkat bicara tentang kasus Jiwasraya ini. Menurut SBY, kasus Jiwasraya baru terjadi dalam 3 tahun terakhir sehingga tidak terkait dengan pemerintahannya pada periode 2004-2014. 

SBY mengatakan, mendapatkan kabar ada skenario besar pelengseran kedua menteri tersebut melalui dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPR penyelesaian skandal Jiwasraya. Namun saat ini Pansus dialihkan menjadi Panitia Kerja (Panja) DPR.

"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya 'geleng kepala'. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Soemarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," kata SBY melalui keterangan tertulis, Senin, 27 Januari 2020.

ANTARA | EKO WAHYUDI






Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

1 jam lalu

Jokowi Salurkan Ganti Rugi Rumah Korban Gempa Cianjur Senin Pekan Depan

Jokowi akan menyerahkan secara langsung uang ganti rugi kepada korban Gempa Cianjur yang rumahnya rusak.


Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

2 jam lalu

Menteri Suharso Bantah Revisi UU IKN karena Ada Kecacatan

Suharso Monoarfa mengaku jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Lowongan Kerja BUMN Dibuka Kembali di 30 Perusahaan, Simak Persyaratannya

3 jam lalu

Lowongan Kerja BUMN Dibuka Kembali di 30 Perusahaan, Simak Persyaratannya

BUMN membuka lowongan kerja besar-besaran di batch 1, yakni sebanyak 50 perusahaan dengan 2.700 posisi.


UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

3 jam lalu

UU IKN Ingin Direvisi Pemerintah untuk Akomodasi Keinginan Investor soal Lahan

Kata Suharso, jika UU IKN tetap berjalan tanpa revisi, maka akan ada aturan turunannya yang bertabrakan dengan UU lain.


Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

4 jam lalu

Terkini Bisnis: Demo Kenaikan UMP DKI hingga 7 Desember, Jokowi Beberkan Fokus APBN 2023

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari buruh menggelar demo menolak kenaikan UMP DKI Jakarta hingga pekan depan.


Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

4 jam lalu

Prabowo Bercanda Rambut Putih, Menteri dari Nasdem Tertawa Terbahak-bahak

Johnny membenarkan adanya obrolan rambut putih dengan Prabowo itu. Ia menyebut rambut putih itu sebagai sebuah candaan antar menteri.


6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

4 jam lalu

6 Fokus Jokowi untuk APBN 2023, dari Penguatan SDM hingga Infrastruktur

Besaran APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun; dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen.


Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

5 jam lalu

Hadapi Gejolak Ekonomi Global, Jokowi: APBN 2023 Fokus pada 6 Kebijakan

Presiden Jokowi membeberkan strategi Indonesia merespons tantangan ekonomi global yang bergejolak. APBN 2023 dipastikan berfokus pada 6 kebijakan.


Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

5 jam lalu

Jokowi Kutip Pernyataan Bos IMF: Di Tengah Dunia yang Gelap, RI Adalah Titik Terang

Presiden Jokowi mengutip pernyataan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) yang memuji kondisi ekonomi Indonesia.


PPP Sebut Jokowi jadi Salah Satu Referensi Eksternal Tentukan Capres Koalisi Indonesia Bersatu

5 jam lalu

PPP Sebut Jokowi jadi Salah Satu Referensi Eksternal Tentukan Capres Koalisi Indonesia Bersatu

Jokowi menjadi salah satu referensi eksternal untuk menentukan capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu di Pilpres 2024.