Penuhi Panggilan DPR, Helmy Yahya Dapat Bunga dari Karyawan TVRI

Reporter

Editor

Rahma Tri

Helmy Yahya memberikan keterangan kepada media terkait pemecatannya sebagai Direktur Utama TVRI, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. Untuk menanggapi surat pemecatan tersebut Helmy melalui kuasa hukum Chandra Hamzah akan mempelajari dan membuat langkah langkah hukum. Tempo/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah karyawan dan penyiar TVRI tampak memberi dukungan kepada bekas direktur utama stasiun televisi pelat merah itu, Helmy Yahya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020. Hari ini, Helmy dipanggil oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan keterangan terkait pemberhentiannya oleh Dewan Pengawas.

"Bentuk dukungan ini kami simbolkan dengan memberikan bunga tangan yang terdiri dari bunga lily atau bunga bakung putih dan bunga Aster," ujar Presidium Komite Penyelamatan TVRI Agil Samal dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 Januari 2020.

Berdasarkan pantauan Tempo, Helmy Yahya tiba di ruang rapat Komisi I DPR sekitar pukul 14.00 WIB. Adapun saat itu para karyawan dan penyiar TVRI telah memadati wilayah balkon. Mereka memberi dukungan dengan bertepuk tangan dan menyoraki Helmy. "Hidup Pak Helmy," ujar salah satu dari mereka.

Agil mengatakan, karyawan memberikan bunga lily putih atau bakung putih karena melambangkan kesucian, kemurnian, ketulusan, kemuliaan, pengabdian sekaligus persahabatan. "Kedekatan Helmy Yahya dengan karyawan di lingkungan LPP TVRI membuat karyawan dan penyiar merasa kehilangan sosok pemimpin yang egaliter dan membumi dengan segudang ide kreatif kepada bawahannya, tak heran dengan tangan dingin Helmy Yahya mampu mengembalikan citra TVRI dan merebut hati pemirsa."

Adapun bunga tangan yang berisikan bunga aster, kata Agil, melambangkan perasaan dan harapan dari karyawan dan para presenter TVRI kepada Helmy agar terus melakukan perubahan di tubuh stasiun televisi publik milik pemerintah tersebut. Sehingga, televisi tertua di Indonesia ini tetap tampil terkini dan mengedepankan jati diri bangsa.

Beberapa waktu lalu, DPR telah memanggil Dewan Pengawas untuk mendapat penjelasan mengenai keputusan pemberhentian tersebut. Kemarin, anggota dewan juga telah mendengar keterangan dari jajaran Direksi TVRI. "Kami ingin mendengarkan terlebih dahulu," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis dalam rapat di Kompleks Parlemen, kemarin, Senin, 27 Januari 2020.






Komisi IV Minta Bulog Bersiap Serap Beras Petani saat Panen Raya

1 hari lalu

Komisi IV Minta Bulog Bersiap Serap Beras Petani saat Panen Raya

Panen raya diperkirakan berlangsung pada Maret 2023.


DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

1 hari lalu

DPR Pastikan UU KUHP Telah Akomodir Seluruh Aspirasi Masyarakat

Bambang Pacul menyatakan DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.


Kunjungan ke Tangsel, DPR Minta Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik

2 hari lalu

Kunjungan ke Tangsel, DPR Minta Pemkot Tingkatkan Pelayanan Publik

Pelayanan publik harus menyentuh seluruh golongan termasuk masyarakat yang masih lemah.


Komisi X: Kurikulum Bencana Harus Masuk Revisi RUU Sisdiknas

2 hari lalu

Komisi X: Kurikulum Bencana Harus Masuk Revisi RUU Sisdiknas

Kesadaran akan tingginya potensi bencana dan cara mengantisipasinya patut ditanamkan sejak dini.


DPR Minta Tinjau Ulang Redaksi Judul RUU Larangan Minol

2 hari lalu

DPR Minta Tinjau Ulang Redaksi Judul RUU Larangan Minol

Hendrik mengusulkan judul yang lebih pas yakni "Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol".


Santoso: Harus Pastikan Implementasi RUU KUHP Tidak Rugikan Masyarakat

2 hari lalu

Santoso: Harus Pastikan Implementasi RUU KUHP Tidak Rugikan Masyarakat

Semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat.


Anggota Komisi III: Patut Bangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa

3 hari lalu

Anggota Komisi III: Patut Bangga UU KUHP Murni Buatan Anak Bangsa

UU KUHP menggantikan produk sebelumnya yang merupakan warisan kolonial Belanda.


Komisi III DPR: Pengesahan UU KUHP agar Terlepas dari Peninggalan Kolonialisme

3 hari lalu

Komisi III DPR: Pengesahan UU KUHP agar Terlepas dari Peninggalan Kolonialisme

KUHP Belanda sudah berlangsung 104 tahun sampai saat ini.


DPR-Pemerintah Sahkan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Fiji Jadi Undang-Undang

3 hari lalu

DPR-Pemerintah Sahkan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Fiji Jadi Undang-Undang

Persetujuan ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara.


Komisi III DPR Pastikan UU KUHP Akomodir Aspirasi Masyarakat

3 hari lalu

Komisi III DPR Pastikan UU KUHP Akomodir Aspirasi Masyarakat

Bambang Pacul menyebut DPR telah melakukan berbagai dialog publik dan sosialisasi dengan berbagai elemen masyarakat.