SBY Sebut Krisis Jiwasraya Baru 3 Tahun, Simak Penjelasan OJK Ini

Reporter

Editor

Rahma Tri

Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menunjukkan surat suara saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu serentak 2019, di salah satu TPS, di Singapura, Kamis, 14 April 2019. SBY berada di Singapura untuk mendampingi istrinya yang sedang dirawat. ANTARA/Anung

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya angkat bicara soal kasus korupsi dan gagal bayar yang membelit PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Menurut SBY,  permasalahan gagal bayar Jiwasraya berakar dari merosotnya kondisi keuangan perusahaan selama tiga tahun terakhir ini saja. 

SBY juga mempertanyakan kenapa dengan cepat dan mudah Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009 dan 2009-2014 disalahkan dalam kasus Jiwasraya. Karena jebolnya keuangan Jiwasraya terjadi tiga tahun terakhir, SBY berpendapat, seharusnya permasalahan tidak dibelokkan sampai saat dirinya menjabat Presiden.

"Karenanya, di hadapan staf dan beberapa tamu saya di rumah yang merasa tidak terima jika lagi-lagi saya yang disalahkan, saya sampaikan komentar ringan saya. Intinya, kalau memang tak satupun di negeri ini yang merasa bersalah, dan tak ada pula yang mau bertanggung jawab, ya salahkan saja masa lampau," kata SBY dalam keterangan tertulisnya yang dirilis Senin, 27 Januari 2020.

Atas klaim SBY ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dalam kesempatan terpisah telah merilis kronologis kasus Jiwasraya. Deputi Komisioner Humas dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo menyampaikan permasalahan Jiwasraya memang telah terlihat semenjak 2004. Kala itu, Jiwasraya melaporkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) -- yang kemudian bersalin rupa menjadi bagian dari OJK -- Perusahaan melaporkan cadangan yang lebih kecil daripada seharusnya.

Insolvency atau defisit yang ditanggung Jiwasraya mencapai Rp 2,769 triliun. Dua tahun kemudian atau pada 2006 laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas Jiwasraya negatif Rp3,29 triliiun karena asset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban.

Atas kondisi ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini disclaimer atas laporan keuangan Jiwasraya 2006 dan 2007. Pada 2008-2009, kondisi defisit semakin dalam yakni mencapai Rp 5,7 triliun (2008) dan Rp 6,3 triliun (2009). Pada 2009, untuk memberikan ruang bertahan, direksi pun melakukan langkah penyelamatan jangka pendek dengan re-asuransi. Dengan skema re-asuransi pada 2010-2011, perusahaan mencatatkan surplus sebesar Rp 1,3 triliun di akhir 2011.

Selanjutnya pada, 2012, Bapepam-LK yang berada di bawah Kementerian Keuangan memberikan izin produk JS Proteksi Plan. Produk ini kemudian dijual oleh Bank BTN, KEB Hana Bank, BPD Jateng, BPD Jatim, dan BPD DIY.

Model bisnis re-asuransi membuat laporan keuangan Per 31 Desember 2012 mencatatkan surplus sebesar Rp 1,6 triliun. Padahal, OJK mencatat, jika skema reasuransi dihilangkan, sejatinya Jiwasraya masih menanggung defisit Rp3,2 triliun.






OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

6 jam lalu

OJK Catat 18 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Nusa Tenggara Barat

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK NTB) Rico Rinaldy menyatakan adanya 18 pegadaian illegal di daerahnya. Kesemuanya akan diminta datang ke kantor OJK NTB, Kamis 8 Desember 2022.


OJK Beri Insentif untuk Perusahaan Jasa Keuangan yang Dorong Industri Kendaraan Listrik

2 hari lalu

OJK Beri Insentif untuk Perusahaan Jasa Keuangan yang Dorong Industri Kendaraan Listrik

OJK berupaya mendukung program Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang dicanangkan pemerintah melalui pemberian sejumlah insentif.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

3 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.


OJK Berikan Catatan Ini ke Paylater Agar Kasus Penipuan Mahasiswa IPB Tak Terulang

3 hari lalu

OJK Berikan Catatan Ini ke Paylater Agar Kasus Penipuan Mahasiswa IPB Tak Terulang

OJK) meminta kepada perusahaan pembiayaan dengan metode Buy Now Pay Later (BNPL) melakukan berbagai tindakan perbaikan segera.


Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

3 hari lalu

Terpopuler Bisnis: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit hingga 2024, UMP Jabar Naik 7,88 Persen

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin kemarin 28 November 2022, dimulai dari OJK yang resmi memperpanjang restrukturisasi kredit


Ancaman Resesi Global 2023, Kredivo Yakin Pengguna Paylater Tetap Tumbuh

4 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Kredivo Yakin Pengguna Paylater Tetap Tumbuh

General Manager of Kredivo Indonesia Lily Suryani optimis industri kredit digital atau paylater akan tumbuh di tangah ancaman resesi global 2022.


Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Proyek Smelter Nikel Terbesar Dunia di Pomalaa, Pro Kontra Program 680 Ribu Rice Cooker

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari Menteri Luhut yang menegaskan proyek smelter nikel terbesar dunia di Pomalaa harus terus berjalan.


OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

4 hari lalu

OJK Resmi Perpanjang Kebijakan Restrukturisasi Kredit Hingga Maret 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit hingga 31 Maret 2024.


Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

6 hari lalu

Terkini Bisnis: Penjelasan BRI Soal Uang Nasabah Raib, Daftar Perusahaan yang PHK Karyawannya

Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 26 November 2022 antara lain tentang penjelasan BRI soal uang nasabah raib Rp 10 juta.


Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

7 hari lalu

Soroti Tanggung Jawab Menkeu, OJK, dan LPS, Berikut Catatan Penting Indef atas RUU PPSK

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti sejumlah perubahan dalam Rancangan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).