Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dipublikasikan Pekan Ini

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, untuk unjuk ras tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin, 20 Januari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDI

    Masa buruh berjalan dari kawasan Senayan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, untuk unjuk ras tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Senin, 20 Januari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDI

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan akan mulai mempublikasikan draf Rancangan Undang Undang (RUU) atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja pada pekan ini. Publikasi ini bersamaan dengan diserahkannya Surat Presiden (Surpres) ke DPR.

    "Hari-hari ini kami sedang siapkan draf surat Presiden ke Ketua DPR. Kan Bapak Presiden juga mintanya diselesaikan hari-hari ini bisa selesai. Kalau selesai Surpres ke DPR, nanti draf RUU baru kita sampaikan ke publik," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta, Selasa 28 Januari 2020.

    Susiwijono menambahkan, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan secepatnya menyelesaikan RUU Omnibus Law itu. "Mestinya hari-hari ini. Kami sudah menyelesaikan, melaporkan. Nanti beberapa isu strategis perlu dilaporkan, perlu keputusan, tinggal kirim Surpresnya," kata Susiwijono.

    Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang paripurna juga telah menyetujui RUU Cipta Lapangan Kerja masuk Prolegnas tahun 2020. RUU Cipta Lapangan Kerja masuk Prolegnas bersama dengan RUU Perpajakan dan Ibu Kota Negara.

    Menurut Susiwojono, penanggung jawab Omninus Law Cipta Lapangan Kerja berada di tangan dua kementerian yakni secara substansi di Kemenko Perekonomian dan proses legislasi ada di Kementerian Hukum dan HAM.

    Adapun Omnibus Law tersebut mencakup 11 klaster dan 18 sub klaster yaitu Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM. Kemudian tentang Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.