SBY Dorong Jokowi untuk Mendukung Pansus Jiwasraya

Editor

Rahma Tri

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Ruang Garuda, Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 10 Oktober 2019. Pertemuan dilakukan di tengah isu Demokrat menyatakan siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengatakan negara dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus mau membuka diri dan mendukung pembentukan Panitia Khusus(Pansus) untuk kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal itu, kata dia, agar tuduhan miring yang dialamatkan kepadanya dapat dibuktikan tidak benar. "Di era saya dulu, ingat saya empat kali DPR menggunakan hak angketnya," kata SBY dalam keterangan tertulis yang dikirim ke media, Senin, 27 Januari 2020.

Menurut SBY, napas dan jiwa dari konstitusi Indonesia adalah adanya prinsip checks and balances di antara lembaga-lembaga negara yang utama. Di antaranya, adalah antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam kaitan krisis keuangan yang terjadi di Jiwasraya, maka sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang dianut, DPR RI wajib melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Implementasinya, kata SBY, DPR RI bisa menggunakan haknya untuk mengetahui tentang apa, mengapa dan bagaimana penyimpangan di BUMN itu terjadi. Mengingat besarnya angka kerugian negara serta kompleksitas dan keterkaitan antar lembaga yang terkait, kata SBY, maka agar lebih efektif hasilnya, DPR RI bisa menggunakan hak konstitusional yang dimilikinya untuk mengusut Jiwasraya.

"Dalam kaitan ini, saya berpendapat DPR RI lebih tepat menggunakan hak angket agar penyelidikan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Jika ingin kasus besar ini dapat diungkap secara gamblang, seraya membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan elemen pemerintah dalam penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara belasan triliun rupiah itu, inilah kesempatannya," ujar SBY.

SBY menilai, jebolnya Jiwasraya antara lain karena pertimbangan yang diambil serampangan. Karena itu menurutnya, jangan sampai penyelesaian krisis Jiwasraya tidak didasari oleh pertimbangan yang matang dan kuat pula. "Setuju, jangan terlalu dipolitisasi," kata dia.

 






Jokowi Kritik Konten Receh Sensasional Akibat Algoritma Media Sosial

38 menit lalu

Jokowi Kritik Konten Receh Sensasional Akibat Algoritma Media Sosial

Jokowi tidak ingin konten recehan dan sensional yang dikendalikan algoritma ini mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia.


Immanuel Ebenezer Ternyata Pernah jadi Komisaris BUMN PT Mega Eltra, Perusahaan Apa itu?

45 menit lalu

Immanuel Ebenezer Ternyata Pernah jadi Komisaris BUMN PT Mega Eltra, Perusahaan Apa itu?

Nama Immanuel Ebenezer yang ramai dibicarakan belakangan ini ternyata pernah menjadi komisaris PT Mega Eltra milik BUMN. Perusahaan apakah itu?


Johnny Plate Dipanggil Kejaksaan Agung, Jokowi: Hormati Proses Hukum

48 menit lalu

Johnny Plate Dipanggil Kejaksaan Agung, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Jhonny ikut hadir di acara ini bersama Jokowi. Saat Jokowi berpidato, Johnny tampak duduk di samping Menteri Sekretaris Negara Pratikno.


Di Hari Pers Nasional 2023, Jokowi Singgung Regulasi Hak Cipta Pers

1 jam lalu

Di Hari Pers Nasional 2023, Jokowi Singgung Regulasi Hak Cipta Pers

Mengenai keberlangsungan media nasional, Jokowi menyebut saat ini 60 persen belanja iklan dikuasai platfrom asing.


Jokowi Anggap Pers Telah Bantu Dirinya Jadi Presiden

2 jam lalu

Jokowi Anggap Pers Telah Bantu Dirinya Jadi Presiden

Atas nama rakyat dan pemerintah, Jokowi menyampaikan selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di Tanah Air.


Jokowi Minta Media Tak Tergelincir Polarisasi di Tahun Politik Pemilu 2024

2 jam lalu

Jokowi Minta Media Tak Tergelincir Polarisasi di Tahun Politik Pemilu 2024

Jokowi menyadari industri media konvensional menghadapi tantangan berat. Salah satunya sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil media digital.


Terpopuler: Kronologi Recall Obat Sirop yang Sebabkan Gagal Ginjal Akut, 515 Ton Minyakita Ditimbun

7 jam lalu

Terpopuler: Kronologi Recall Obat Sirop yang Sebabkan Gagal Ginjal Akut, 515 Ton Minyakita Ditimbun

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 8 Februari 2023 dimulai dari kronologi penarikan tiga obat sirop usai kembali munculnya kasus gagal ginjal akut.


Belum Mau Buka-Bukaan Soal Investor Garuda, Stafsus Erick Thohir: Mau Investor Lokal Atau Internasional, Silakan

15 jam lalu

Belum Mau Buka-Bukaan Soal Investor Garuda, Stafsus Erick Thohir: Mau Investor Lokal Atau Internasional, Silakan

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan saat ini Garuda Indonesia masih melakukan negosiasi dengan calon investor.


PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

16 jam lalu

PGI Meminta Presiden Jokowi Beri Atensi pada Intolerasi Beragama yang Masih Terjadi

PGI meminta Presiden Joko Widodo memberikan atensi serius pada insiden diskriminasi dan pelarangan ibadah di berbagai daerah.


Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

18 jam lalu

Jokowi dan Gibran Sama-sama Meradang Soal Tambang Ilegal, Apa Kata Mereka?

Jokowi mengungkapkan ekspor tambang ilegal mengurangi pendapatan negara. Sementara Gibran pernah mengungkapkan bekingan tambang ilegal mengerikan.