Ingin Kasus Jiwasraya Diungkap, SBY Sebut 7 Hal Ini

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya di kawasan Harmoni, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menegaskan bahwa kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus diselidiki hingga tuntas. Tuntasnya pengusutan amat penting agar keseluruhan penyimpangan dan kesalahan dalam kedua kasus besar itu dapat diungkap.

    "Perbaikan menyeluruh dalam hal manajemen dan akuntabilitas keuangan BUMN-BUMN di masa depan sulit dilakukan, jika kita sendiri tidak terbuka dan tidak jujur atas berbagai permasalahan fundamental yang ada," kata SBY dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Januari 2020.

    Menurut SBY, paling tidak ada tujuh arena investigasi yang harus disentuh atau dimasuki jika ingin mengungkap kasus Jiwasraya. Pertama, mengenai berapa triliun rupiah jebolnya keuangan Jiwasraya. Meskipun sudah banyak beredar jumlah kerugian atau uang yang raib di BUMN ini antara lain dari sumber BPK, kata dia, investigasi harus bisa menentukan jumlah secara akurat.

    Kedua, perlu diselidiki mengapa keuangan Jiwasraya itu jebol. Benarkah jebolnya keuangan di BUMN itu karena penempatan dana investasi perusahaan pada saham-saham yang berkinerja buruk.

    "Penempatan dana perusahaan yang ceroboh dan keliru ini disengaja atau tidak? Apakah memang penempatan dana korporat yang salah ini disengaja karena ada yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi?," kata SBY lagi.

    Ketiga, perlu dilakukan investigasi siapa saja yang menyebabkan jebolnya keuangan BUMN tersebut. Benarkah hanya lima orang sebagaimana yang diduga oleh kejaksaan agung. "Adakah aktor intelektual yang bekerja di belakang?," SBY mempertanyakan.

    Adapun arena keempat, tutur SBY, investigasi penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan dan praduga kalangan masyarakat bahwa dana dari kasus Jiwasraya ini dicurigai ada yang mengalir ke tim sukses Pemilu 2019 yang lalu. Baik yang mengalir ke partai politik tertentu maupun tim kandidat presiden.

    "Tuduhan ini persis dengan yang saya alami ketika dilakukan bail-out Bank Century dulu. Karenanya, untuk membersihkan nama baik partai politik tertentu dan Presiden Jokowi sendiri, penyelidikan tentang hal ini patut dilakukan. Biar gamblang, dan rakyat mendapatkan jawabannya," kata SBY.

    Untuk arena kelima, SBY menyebut salah satu penyelesaian krisis keuangan Jiwasraya adalah agar rakyat atau peserta asuransi di korporat tersebut tidak dirugikan. Mereka tidak bersalah, uangnya harus dijamin dan dikembalikan pada saatnya.

    Apalagi korban Jiwasraya juga berasal dari negara lain, seperti Korea Selatan sebanyak 474 nasabah dengan nilai Rp 574 miliar. Kalau tidak ada jaminan yang pasti, dikhawatirkan akan mengurangi kepercayaan para nasabah asuransi di Indonesia secara keseluruhan. "Akan merusak kepercayaan pasar, baik domestik mupun internasional, terhadap sistem dan pengelolaan keuangan di negeri kita," ujar SBY.

    Pada arena keenam perlu dicari adakah kaitan dan persamaan modus kejahatan kasus Jiwasraya dan kasus-kasus lain. Menurut SBY, pengungkapan di arena itu sangat penting. Baik investigasi parlemen maupun hasil kerja lembaga audit dan penegak hukum harus mampu mengungkapnya.

    Arena ketujuh atau terakhir, SBY mengajak mencari solusi dan penyelesaian Jiwasraya ke depan. Di mana, kata dia, solusi ke depan harus dilakukan secara menyeluruh. Yang perlu diperbaiki bisa menyangkut pemberian sanksi hukum kepada para pelakunya; penyehatan kembali keuangan korporat; serta pemberian jaminan dan pengembalian uang milik nasabah. Ke depan harus ditingkatkan kepatuhan kepada undang-undang, sistem dan aturan; judgement jajaran manajemen yang jauh lebih baik; serta pengawasan yang lebih seksama dari otoritas jasa keuangan, parlemen dan pemerintah terhadap jajaran BUMN.

    "Khusus pemberian jaminan dan pengembalian uang nasabah (rakyat), saya menyarankan agar segera dibentuk Lembaga Penjamin Polis melalui sebuah undang-undang, agar didapat kepastian hukum untuk itu," ungkap SBY.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara