Tempo.Co, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akhirnya memberikan klarifikasi terkait wacana pencabutan subsidi dan kenaikan harga gas elpiji 3 kg. Ia memastikan tidak ada pernyataan resmi dari kementeriannya mengenai rencana ini.
"Kami juga terkejut, kenapa ini bisa terekspos, apakah ini spekulasi?" kata Arifin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Energi DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.
Menurut dia, harga LPG internasional memang sedang meningkat karena ketegangan di Timur Tengah. Namun ketegangan itu sudah mereda dan harga minyak dan gas dunia sudah kembali turun.
Sebelum memberikan klarifikasi, Arifin terlebih dahulu menjadi sasaran kritik dari para anggota Komisi Energi DPR. Kritikan disampaikan karena adanya wacana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg, namun belakangan diralat oleh Kementerian ESDM.
“Jangan cepat sampaikan ke masyarakat sebelum tuntas, kalau mau diubah, harus ada kajian detail,” kata anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Gerindra, Kardaya Warnika
Sebelumnya, Kementerian ESDM memang disebut berencana mencabut subsidi LPG 3 kg. Lalu, uang subsidi dialihkan ke sistem penyaluran tertutup dengan bantuan langsung. Cara ini ditempuh karena LPG 3 kg yang seharusnya dinikmati masyarakat tidak mampu, saat ini juga dikonsumsi oleh masyarakat mampu.
Belakangan, wacana ini dicabut dan Kementerian ESDM justru menyebut pemberitaan yang beredar di masyarakat. "Subsidi tidak dicabut karena sudah ditetapkan dalam APBN. Yang benar, subsidi harus tepat sasaran,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto saat itu, dalam rilisnya di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.
Namun demikian, Kardaya juga mengkritik rencana ini karena akan menyebabkan kenaikan harga LPG 3 kg. Saat ini, harga gas elpiji 3 kg dijual Rp 18.000 per tabung. Akan tetapi, kata dia, sebagian masyarakat di sejumlah daerah membeli dengan harga Rp 35.000. “Ini yang harus dipertimbangkan juga,” kata dia.
Anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto juga mengkritik rencana pemerintah mencabut subsidi LPG 3 kg ini. Ia menegaskan, PKS tidak setuju dengan pencabutan subsidi sebelum dilakukan kajian, uji coba terbatas, dan data penerima yang akurat.
Terlebih, kata dia, pemerintah dan DPR sudah menganggarkan dana subsidi LPG 3 kg untuk tahun anggaran 2020. “Jadi mohon ini dihentikan, bahwa tidak ada kenaikan di 2020,” kata dia.
Tapi di depan anggota Komisi Energi, Arifin memastikan pihaknya masih mengkaji sistem penyaluran gas elpiji 3 kg agar lebih tepat sasaran. Kementerian ESDM pun memastikan akan ada validasi data terlebih dahulu untuk penyaluran LPG 3 kg ini agar benar-benar diterima masyarakat tidak mampu. "Mudah-mudahan bisa meredakan isu-isu yang terjadi," kata dia.
