DPR Cecar Menteri ESDM Soal Wacana Pencabutan Subsidi Elpiji 3 Kg

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kelangkaan gas elpiji 3Kg. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Ilustrasi kelangkaan gas elpiji 3Kg. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjadi sasaran kritik dari para anggota Komisi Energi DPR. Kritikan disampaikan karena adanya wacana pencabutan subsidi elpiji 3 kg, namun belakangan diralat oleh Kementerian ESDM.

    “Jangan cepat sampaikan ke masyarakat sebelum tuntas, kalau mau diubah, harus ada kajian detail,” kata anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Gerindra, Kardaya Warnika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM berencana mencabut subsidi elpiji 3 kg. Lalu, uang subsidi dialihkan ke sistem penyaluran tertutup dengan bantuan langsung. Cara ini ditempuh karena elpiji 3 kg yang seharusnya dinikmati masyarakat tidak mampu, saat ini juga dikonsumsi oleh masyarakat mampu.

    Belakangan, wacana ini dicabut dan Kementerian ESDM justru menyebut pemberitaan yang beredar di masyarakat. "Subsidi tidak dicabut karena sudah ditetapkan dalam APBN. Yang benar, subsidi harus tepat sasaran,” kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto saat itu, dalam rilisnya di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.

    Namun demikian, Kardaya juga mengkritik rencana ini karena akan menyebabkan kenaikan harga elpiji 3 kg. Saat ini, harga elpiji 3 kg dijual Rp 18 ribu per tabung. Akan tetapi, kata dia, sebagian masyarakat di sejumlah daerah membeli dengan harga Rp 35 ribu. “Ini yang harus dipertimbangkan juga,” kata dia.

    Anggota Komisi Energi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto juga mengkritik rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji 3 kg ini. Ia menegaskan, PKS tidak setuju dengan pencabutan subsidi sebelum dilakukan kajian, uji coba terbatas, dan data penerima yang akurat.

    Terlebih, kata dia, pemerintah dan DPR sudah menganggarkan dana subsidi elpiji 3 kg untuk tahun anggaran 2020. “Jadi mohon ini dihentikan, bahwa tidak ada kenaikan di 2020,” kata dia.

    Anggota Komisi Energi dan Fraksi PDI Perjuangan, Ismail Thomas, pun mencecar Arifin soal wacana pencabutan subsidi ini. Ia meminta Arifin membatalkan rencana ini. Jika subsidi dicabut, kata dia, maka PDI Perjuangan yang akan menjadi sasaran protes dari masyarakat. “Karena kami yang berada di belakang pemerintah.

    Selain itu, Ismail menyebut tahun ini sudah memasuki tahun Pilkada. “Jadi segala sesuatu bisa dipolitisasi,” kata dia.

    Sampai berita ini diturunkan, anggota Komisi Energi lain masih mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Arifin. Sehingga, Arifin pun belum memberi jawaban soal kritikan anggota DPR terkait elpiji.

    FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.