Didominasi Administratif, Komposisi ASN Dinilai Kurang Ideal

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta bersiap mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. Tes SKD CPNS tahun anggaran (TA) 2019 dilaksanakan selama 90 menit dengan 100 soal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Peserta bersiap mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020. Tes SKD CPNS tahun anggaran (TA) 2019 dilaksanakan selama 90 menit dengan 100 soal. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta -  Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bahwa sat ini komposisi aparatur sipil negara atau ASN didominasi oleh jabatan pelaksana atau administratif.

    "Saat ini persentase pegawai teknis amat kecil bila dibanding dengan pegawai administratif, jadi bagaimana ASN bisa berkontribusi untuk bisa lari," ujar Setiawan di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.

    Ia menilai saat ini kontribusi pegawai pelat merah memang agak sulit untuk dicapai lantaran adanya missmatch antara kebutuhan dan kualifikasi pegawainya. "Kurang tepat antara kualifikasi atau background pendidikan dengan apa yang mau dikelola di daerah tersebut," tutur Setiawan.

    Dalam paparannya, ia mencontohkan di Jawa, persentase jabatan bidang transportasi hanya 0,12 persen dan bidang industri hanya 0,25 persen. Padahal jabatan di sektor tersebut diduga dibutuhkan untuk pengembangan potensi di sana.

    Berdasarkan data komposisi ASN per 30 Juni 2019, jumlah pegawai pelaksana atau administrasi mencapai 1,68 juta pegawai atau 39,1 persen. Berikutnya, jumlah jabatan fungsional guru adalah sekitar 1,52 juta jabatan atau 35,4 persen dari total. Berikutnya, jabatan fungsional kesehatan 310,4 ribu jabatan atau 7,24 persen, jabatan fungsional teknis 322,8 ribu jabatan, serta 460 ribu atau 10,73 persen jabatan struktural.

    "Realita ini lah kita sekarang dan ke depan akan kontrol ASN yang masuk harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Harus sesuai potensi daerahnya dan belanja pegawainya," tutur Setiawan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara