Tempo.Co, Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyepakati kerja sama baru dengan delapan kementerian dan badan pemerintahan lainnya. "Sektor pertanian Indonesia hanya akan bisa bagus jika ada kerja sama antar sektor seperti ini," kata Syahrul dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2020 di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.
Adapun delapan kesepakatan ini dilakukan di antaranya pertama yaitu Kementerian Perdagangan untuk akselerasi ekspor produk pertanian. Kedua dengan Kementerian Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Ketiga, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk pengembangan korporasi petani dalam rangka industrialisasi pertanian.
Keempat, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk perlindungan info dan transaksi elektronik. Kelima, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pengawasan obat hewan. Lalu, sisanya dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Kesehatan.
Sebelum ini, Kementan dan sejumlah kementerian lain kerap kali berbeda pemahaman dalam beberapa isu. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomaian Darmin Nasution pun pernah menyatakan bahwa data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan Kementan sering meleset.
"Pihak yang punya instrumen untuk bikin data itu Kementan. (Data Kementan) meleset setiap tahun. Sudah dibilang betulkan, keluar lagi itu datanya," kata Darmin di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 20 September 2018.
Lebih lanjut, kesepakatan ini diteken di depan 2000 lebih pejabat Kementan dan Dinas Pertanian seluruh Indonesia. Kepala Biro Perencanaan, Sekretaris Jenderal, Kementan menyebut pertemuan ribuan pejabat ini bertujuan untuk membangun upaya lompatan dan inovasi bidang pertanian.
Selain itu, kata dia, pertemuan juga dilakukan untuk mempercepat upaya pencapaian target produksi komoditas pertanian. Lalu, menjabarkan program prioritas Kementan tahun 2020. "Terakhir, mendorong agar semua program bisa sesuai peraturan perundang-undangan," kata Abdul.
