Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cegah Perluasan Virus Corona, Ombudsman Keluarkan 5 Rekomendasi

image-gnews
Foto tak bertanggal ini menunjukkan petugas medis berpose sembari mengepalkan tangannya di tengah kesibukan menangani pasien virus Corona di rumah sakit di Wuhan, Cina.  THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VIA WEIBO via REUTERS
Foto tak bertanggal ini menunjukkan petugas medis berpose sembari mengepalkan tangannya di tengah kesibukan menangani pasien virus Corona di rumah sakit di Wuhan, Cina. THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VIA WEIBO via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meski belum ada  warga Indonesia terjangkit wabah Virus Corona, Ombudsman RI menilai Pemerintah perlu memitigasi penyakit tersebut karena mobilisasi manusia dari Cina asalnya virus tersebut menuju Indonesia cukup tinggi.

Walaupun pemerintah telah melakukan screening lebih ketat di pintu-pintu kedatangan Bandara, Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menilai perlu dilakukan upaya lain  dalam  mengantisipasi masuknya virus Corona ke Indonesia.

"Pertama, menyiapkan komunikasi krisis agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berhubungan
segera jika wabah mulai meluas dan bagaimana mengurangi resiko terjangkit virus corona," kata Alvin melalui keterangan tertulis, Ahad, 26 Januari 2020.

Kedua, Alvin menuturkan, dengan adanya wabah Virus Corona, perlu ada kajian ulang kesepakatan-kesepakatan investasi yang mensyaratkan tenaga kerja asing asal Cina dan menyiapkan skema mitigasi. "Ini penting untuk mengantisipasi risiko
meluasnya wabah virus corona di area-area proyek investasi asal Cina dan mengurangi dampak ekonomis akibat terganggunya aktivitas investasi," ucap Alvin.

Ketiga, Alvin meminta kepada pemerintah untuk segera mengidentifikasi dan menyiapkan skema perlindungan bagi penduduk Indonesia yang berada di Cina. Skema perlindungan harus diberikan kepada penduduk Indonesia baik pekerja migran, pelajar, dan lainnya, maupun di wilayah negara lain yang sudah terindikasi terkena serangan Virus Corona.

"Beberapa sumber seperti The World Bank dan BPS menyebutkan dari 9 juta Tenaga Kerja Asal Indonesia di luar negeri, ada 10 persen atau lebih kurang 900.000 jiwa di Cina," kata Alvin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Keempat, Alvin merekomendasikan, kepada pemerintah untuk segera menyesuaikan standar pelayanan dalam BPJS Kesehatan, untuk memastikan pasien terjangkit wabah Virus Corona bisa tetap dapat terlayani.

Terakhir, pemerintah harus melakukan pemutakhiran berkala dan mempublikasikan informasi perkembangan keadaan berdasarkan tingkat kedaruratan. Publikasi informasi harus disegerakan terutama di area-area rawan, agar bisa memberikan kewaspadaan dan ketenangan kepada publik.

"Komunikasi krisis perlu segera disiapkan karena publik penting
mendapat informasi akurat terkini agar mempersempit ruang berkembangnya informasi sesat atau berita bohong," ujar Alvin.

Virus Corona menjadi sorotan di beberapa negara dunia dalam sepekan terkahir. Sebab, virus yang berasal dari daerah Wuhan, Cina itu sudah menyebar di beberapa negara seperti Vietnam, Taiwan, Amerika Serikat, dan Singapura.

Sudah 56 orang meninggal dunia di Cina akibat Virus Corona dari Wuhan, hingga Ahad kemarin, dan sekitar 2.000 orang lebih dari berbagai negara telah terinfeksi virus mematikan tersebut.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman: Turunkan Target Swasembada Beras 100 Persen, Terima Saja Kalau RI Butuh Impor

2 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Ombudsman: Turunkan Target Swasembada Beras 100 Persen, Terima Saja Kalau RI Butuh Impor

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan pemangku kebijakan negara tak perlu menggunakan target swasembada produksi beras 100 persen.


Masih Pakai Kuli Panggul, Ombudsman Minta Bulog Adopsi Teknologi untuk Percepat Bongkar Muat

2 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa memang ada gangguan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras pada 2023, dan mengimpor 2 juta ton lagi pada 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Masih Pakai Kuli Panggul, Ombudsman Minta Bulog Adopsi Teknologi untuk Percepat Bongkar Muat

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengkritik pengiriman dan bongkar muat beras impor oleh Bulog yang terbilang lama.


Pro-Kontra Bansos Beras: Jokowi Berniat Setop di Bulan Juni, Ombudsman Minta Dilanjutkan

2 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Pro-Kontra Bansos Beras: Jokowi Berniat Setop di Bulan Juni, Ombudsman Minta Dilanjutkan

Presiden Jokowi menghentikan bansos beras pada Juni karena keterbatasan APBN, namun Ombudsman menilai harus dilanjutkan karena banyak warga miskin.


Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

2 hari lalu

Ilustrasi Garuda Indonesia. Dok. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Terkini: Garuda Indonesia dan Citilink Tawarkan Diskon 75 Persen, Harga Beras Tinggi antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman

Garuda Indonesia dan Citilink menyediakan 42 ribu kursi dengan diskon tiket 75 persen di momentum Idul Fitri 2024 rute penerbangan ke Jakarta.


Ombudsman Kritisi Pemerintah yang Lambat Putuskan Impor Beras: Buatlah Rencana Jangka Panjang

2 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa memang ada gangguan persediaan dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, Bulog sudah mengimpor 2 juta ton beras pada 2023, dan mengimpor 2 juta ton lagi pada 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Ombudsman Kritisi Pemerintah yang Lambat Putuskan Impor Beras: Buatlah Rencana Jangka Panjang

Ombudsman RI menilai pemerintah terlalu lambat dalam membuat keputusan importasi beras. Selain lambat mengambil keputusan, akhirnya kedatangan barangnya juga telat.


Harga Beras Tinggi, antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman RI

3 hari lalu

Warga antre mendapatkan kupon pembelian beras pada Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Kantor Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu 6 Maret 2024. Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan tiga ton beras SPHP, telur, minyak goreng, terigu, dan sayuran dalam menstabilkan pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Harga Beras Tinggi, antara Dilema Jokowi dan Kecurigaan Ombudsman RI

Jokowi mengatakan pemerintah dilema antara kepentingan petani dan konsumen dalam menekan harga beras, sementara Ombudsman RI curiga ada penyalahgunaan


Stok Beras SPHP Banyak tapi Harga Masih Tinggi, Ombudsman Duga Ada Dua Faktor Penyebab

3 hari lalu

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sidak pengawasan relaksasi HET beras di Pasar Induk Beras, Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat, 15 Maret 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Stok Beras SPHP Banyak tapi Harga Masih Tinggi, Ombudsman Duga Ada Dua Faktor Penyebab

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika heran mengapa harga beras di pasar masih mahal, meskipun pemerintah telah menggelontorkan ratusan ribu ton beras untuk SPHP.


Ombudsman RI Minta Bansos Pangan Diperpanjang: Masih Banyak Warga Miskin

3 hari lalu

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Ombudsman RI Minta Bansos Pangan Diperpanjang: Masih Banyak Warga Miskin

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika berharap pemerintah memperpanjang bansos pangan karena jumlah warga miskin masih banyak.


Pemandangan Indah Bunga Plum Mekar jadi Daya Tarik Wisatawan ke Wushan

3 hari lalu

Halaman B&B dengan bunga plum yang mekar di Desa Ganyuan, Quchi, Wushan, Cina.  (dok. Istimewa. Foto: Wang Zhonghu)
Pemandangan Indah Bunga Plum Mekar jadi Daya Tarik Wisatawan ke Wushan

Hamparan bunga plum di sepanjang tepian Sungai Yangtze Wushan, menarik perhatian wisatawan d


PM Albanese: Australia Tak Berencana Larang TikTok Seperti AS

4 hari lalu

Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]
PM Albanese: Australia Tak Berencana Larang TikTok Seperti AS

PM Australia Anthony Albanese mengatakan pemerintahnya tidak berencana melarang platform media sosial TikTok seperti Amerika Serikat