Ada Virus Corona, Menhub Rapat soal Penerbangan dengan 2 Menteri

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) berbincang dengan penumpang KA Jaka Tingkir saat meninjau di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu, 21 Desember 2019. Peninjauan itu bertujuan memastikan pelayanan dan kenyamanan penumpang yang diberikan PT Kereta Api Indonesia. ANTARA/Aditya Pradana Putra

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) berbincang dengan penumpang KA Jaka Tingkir saat meninjau di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu, 21 Desember 2019. Peninjauan itu bertujuan memastikan pelayanan dan kenyamanan penumpang yang diberikan PT Kereta Api Indonesia. ANTARA/Aditya Pradana Putra

    Tempo.Co, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal membahas nasib penerbangan dari dan ke kota lain di Cina. Saat ini, penerbangan dari dan ke Wuhan sudah ditutup untuk mencegah persebaran Virus Corona ke Indonesia.

    "Berkaitan kota lain di Cina, kami akan membahasnya dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri terhadap perkembangan yang ada di sana," ujar dia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Ahad, 26 Januari 2020. ia memastikan pemerintah tetap melakukan tindakan pencegahan agar tidak ada perpindahan virus dari Negeri Tirai Bambu ke Tanah Air.

    Budi memastikan saat inj sudah tidak ada penerbangan Indonesia dari dan ke Wuhan. "Kemarin Lion sempat akan mengembalikan penumpang, tapi di sana sudah close, jadi penerbangan yang kembali sudah kosong, clear tidak ada lagi penerbangan ke Wuhan dari mana pun di Indonesia."

    Hal itu sesuai NOTAM G0108/20 yang diterbitkan oleh International Notam Office Beijing bahwa maskapai Indonesia yang melakukan penerbangan dari dan ke Wuhan untuk sementara tidak dapat dilakukan.

    Tak hanya di bandar udara, Budi mengatakan pengetatan antisipasi virus corona juga dilakukan di pelabuhan laut. Ia memastikan pihaknya tidak bakal tidak mengedepankan ego sektoral dalam penanganan kasus ini. "Kami akan koordinasikan dengan beberapa sektor khususnya Kemenkes dan Kemenlu," tuturnya.

    Sementara itu, Kementerian Kesehatan angkat suara terkait belum adanya travel warning berupa larangan perjalanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) ke Cina. Sejumlah pihak sebelumnya mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan travel warning akibat penyebaran virus corona di negeri tirai bambu tersebut.

    “Harus hati-hati mengeluarkan travel warning, karena akan menyangkut yang lain,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes, Widyawati saat dihubungi di Jakarta, Ahad.

    Beberapa hari terakhir, Otoritas Cina menyatakan sebanyak 41 orang telah meninggal terkena virus corona. Sementara, 1.287 orang lainnya telah terinfeksi virus ini, seperti dilansir National Health Commission. Tak hanya di Cina, kasus lain pun mulai terjadi di Korea Selatan, Amerika Serikat, hingga Vietnam.

    Sejauh ini pun, kata Widyawati, World Health Organization (WHO) juga belum menetapkan virus corona ini beresiko tinggi, baik di Cina, regional, maupun global. Akan tetapi, kata dia, Kemenkes tetap akan membahas kemungkinan penerbitan travel warning ini dengan pihak terkait lainnya.

    Meski belum ada larangan WNI ke Cina, Kementerian Luar Negeri telah menerbitkan menerbitkan travel advice atau imbauan perjalanan. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, mengatakan imbauan tersebut disampaikan via laman resmi dan aplikasi Safe Travel.

    “Akan selalu di-update,” kata Judha saat dihubungi di Jakarta, Minggu, 26 Januari 2020. Adapun, aplikasi milik Kemenlu ini bisa diunduh di Play Store ataupun diakses via safetravel.id.

    Dalam travel advice ini, Kemenlu mengimbau Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak ke Cina, untuk mengikuti perkembangan virus ini. Selain itu, Kemenlu juga meminta WNI untuk menghindari tempat dan kota asal virus. Terakhir, WNI diminta tidak melakukan kontak fisik dengan orang yang sedang dalam kondisi batuk, demam, dan sesak napas.

    CAESAR AKBAR | FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.