Kemenhub Kaji Usulan Tarif Ojek Online Menyesuaikan Geografis

Sejumlah pengemudi ojek online melakukan aksi di depan Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi, masih mempertimbangkan sejumlah usulan para pengemudi ojek online. Salah satu tuntutannya adalah pengaturan tarif di beberapa daerah lewat Peraturan Gubernur (Pergub).

“Untuk mengakomodir daerah yang butuh operasional berbeda dari daerah, seperti kondisi geografis, misal ada tanjakan turunan,” kata Budi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2020.

Budi juga tidak menutup kemungkinan akan merevisi kembali aturan aturan soal ojek online yang kini sudah berlaku. Aturan ini ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. “Mungkin akan saya revisi,” kata dia.

Sejak beberapa hari terakhir, para pengemudi ojek online menuntut adanya penerapan tarif ini berdasarkan kemampuan daerah, bukan sekedar zonasi. Rabu kemarin, salah satu kelompok pengemudi ojek online, Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA), mengklaim Kemenhub telah setuju dengan usulan mereka.

"Alhamdulillah Dirjen Perhubungan Darat setuju untuk mengembalikan tarif ke daerah dan sesuai daerah masing-masing. Artinya Gubernur atau Walikota akan menentukan tarif ojek online masing-masing," kata Ketua GARDA Kalimantan Timur Fadel Balher.

Ketua GARDA Igun Wicaksono JUGA mengatakan dengan adanya kesepahaman terkait tarif bersama Pemerintah maka kesejahteraan pengemudi ojek daring di Indonesia diharapkan dapat meningkat. "Zonasi itu ada yang ngerasa ketinggian atau kerendahan. Kalau disesuaikan dengan per provinsi artinya sudah disesuaikan dengan pendapatan masyarakat di daerah itu," kata Igun.






Keluarga Mahasiswa UI Akan Laporkan Pensiunan Polisi Penabrak, Gita: Ia Hanya Menonton

13 jam lalu

Keluarga Mahasiswa UI Akan Laporkan Pensiunan Polisi Penabrak, Gita: Ia Hanya Menonton

Pensiunan polisi Eko Setia Budi Wahono akan dilaporkan dengan tuduhan pembiaran setelah mengabaikan mahasiswa UI yang ia tabrak.


Penerapan Zero ODOL Diundur Jadi 2024, Kemenhub Ungkap Penyebabnya

1 hari lalu

Penerapan Zero ODOL Diundur Jadi 2024, Kemenhub Ungkap Penyebabnya

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan Zero ODOL masih belum disepakati oleh Kemen dan Apindo.


Awal Maret 2023, PT PGN Uji Coba Konversi Kendaraan dari Bensin ke Gas

4 hari lalu

Awal Maret 2023, PT PGN Uji Coba Konversi Kendaraan dari Bensin ke Gas

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk merencanakan melakukan konversi terhadap kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi bahan bakar gas.


Kemenhub Pastikan Kesiapan Bandara Ngurah Rai Sambut Kedatangan Pesawat Komersil Terbesar

4 hari lalu

Kemenhub Pastikan Kesiapan Bandara Ngurah Rai Sambut Kedatangan Pesawat Komersil Terbesar

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan kesiapan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, yang akan kedatangan pesawat komersil terbesar di dunia Airbus A380 milik maskapai Emirates.


Siap-siap, KAI Akan Operasikan Kereta Panoramic untuk Tujuan Bandung dan Surabaya

5 hari lalu

Siap-siap, KAI Akan Operasikan Kereta Panoramic untuk Tujuan Bandung dan Surabaya

Saat pertama kali diluncurkan pada 24 Desember 2022, kereta panoramic dirangkaikan pada perjalanan KA Taksaka Tambahan.


Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 Tahun Menjadi 80 Tahun, Catatan Tarik Ulur KCJB

8 hari lalu

Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 Tahun Menjadi 80 Tahun, Catatan Tarik Ulur KCJB

Pemerintah telah menyetujui usulan perpanjangan masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Ini catatan KCJB.


Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

9 hari lalu

Ojol Tolak Sistem Jalan Berbayar, Regulasinya Sedang Direvisi

Pengemudi ojek online (ojol) ramai-ramai menolak penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di DKI Jakarta.


Ojol Kena Aturan ERP, Dishub DKI Tunggu Revisi UU Lalu Lintas di DPR

10 hari lalu

Ojol Kena Aturan ERP, Dishub DKI Tunggu Revisi UU Lalu Lintas di DPR

Dishub DKI menyatakan penerapan ERP terhadap ojek online mengacu pada UU Lalu Lintas. Ojol selama ini pakai pelat hitam bukan pelat kuning.


Kementerian Perhubungan: Program Zero ODOL Dilakukan Bertahap

10 hari lalu

Kementerian Perhubungan: Program Zero ODOL Dilakukan Bertahap

Kementerian Perhubungan mengatakan pelaksaaan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) pada 2023 akan dilakukan secara bertahap.


Kemenhub: Angkutan Udara Perintis Beroperasi di Semua Korwil pada Januari 2023

10 hari lalu

Kemenhub: Angkutan Udara Perintis Beroperasi di Semua Korwil pada Januari 2023

Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub mengatakan program angkutan udara perintis penumpang dan kargo sudah beroperasi pada Januari 2023.