PT SMI Berikan Utang 24 Pemda Senilai Rp 4,61 T pada 2019

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemerintah Diminta Waspadai Utang Swasta

    Pemerintah Diminta Waspadai Utang Swasta

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) telah memberikan pembiayaan atau utang kepada 24 pemerintah daerah hingga akhir 2019. 

    Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad menuturkan proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari perusahaan tersebar mulai dari pembangunan rumah sakit daerah, jalan hingga jembatan. Total komitmen pinjaman yang diberikan mencapai Rp4,61 triliun. Dari jumlah ini sebanyak Rp4 triliun telah ditarik oleh pemerintah daerah.

    “Pemberian pinjaman ke daerah dilakukan guna mendukung pemda dalam percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata di Edwin, Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Jakarta pada Jumat 24 Januari 2020.

    Beberapa infrastruktur daerah yang dibiayai oleh SMI seperti RSUD di Kabupaten Konawe dengan total kapasitas 219 tempat tidur, konstruksi jalan sepanjang 523 kilometer serta pembangunan jembatan sepanjang 983 meter. 

    "Seperti pembangunan RSUD di Kabupaten Konawe dari sebelumnya di level Rp10 miliar sekarang menjadi Rp40 miliar. Ini adalah contoh dampak sosial ekonomi yang diharapkan," katanya.

    Dalam kurun waktu tersebut, perusahaan juga telah menerbitkan 73 surat penawaran pinjaman (offering letter) kepada 54 pemda. Surat pernyataan minat pemberian pembiayaan ini senilai Rp12 triliun. 

    Edwin menyebutkan pihaknya mendorong pemda lebih ekspansif dalam pembangunan infrastruktur dalam wilayahnya. Langkah sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah digelar secara rutin.

    Program difokuskan untuk sosialisasi inovasi pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman daerah. Perusahaan juga memberikan dukung dalam penyaluran fasilitas Project Development Facility (PDF). Fasilitas ini diberikan berupa studi kelayakan detail engineering design hingga kajian lingkungan.

    “Pembiayaan daerah diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen percepatan pembangunan selain APBN dalam penyediaan dan peningkatan sarana layanan publik,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.