TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen baru PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan menyusun pakta integritas yang disepakati antara dewan direksi dan serikat pekerja. Perjanjian ini disusun untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan wewenang atasan terhadap bawahan.
"Kami akan membatasi atau melarang tindakan tertentu kalau terjadi penyalahgunaan," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di kantor Kementerian BUMN, Jumat, 24 Januari 2020.
Irfan memastikan pakta integritas tersebut akan diterbitkan awal pekan depan. Perjanjian itu memuat poin-poin kesepakatan secara detail yang disetujui antara direksi dan karyawan.
Adapun salah satu poin yang tercantum dalam perjanjian bersama ini berkaitan dengan kasus pelecehan seksual. Meski demikian, mantan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT Inti tersebut memastikan perjanjian yang disusun bersamana-sama tidak akan mengusik ranah pribadi karyawan.
Lebih lanjut, Irfan mengimbuhkan penyusunan pakta integritas dilakukan untuk membentuk good corporate governance atau GCG di level perusahaan pelat merah. Hal itu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Erick sebelumnya menyatakan kementeriannya berharap Irfan dapat mengelola perusahaan maskapai penerbangan pelat merah tersebut. Ia juga meminta Irfan untuk menegakkan prinsip GCG.
"Saya harap Pak Irfan Setiaputra bisa menjalankan amanah dengan baik, mengikuti prinsip Good Corporate Governance dan bisa membawa Garuda lebih baik lagi," ujar Erick dalam keterangan tertulis sesaat setelah Irfan ditetapkan sebagai Direktur Utama Gaurda Indonesia pada 22 Januari lalu.
Erick menyatakan pemimpin baru di Garuda Indonesia mesti dapat meningkatkan citra perusahaan yang sebelumnya sempat melorot lantaran sejumlah kasus. Setelah itu, perusahaan pelat merah ini juga diharapkan dapat perlahan-lahan meningkatkan revenue atau pendapatan.
