Konsep Holding Penerbangan Akan Diubah Jadi Holding Pariwisata

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin saat berada di Land Transportation Operational Center (LTOC) Bandara Soekarno-Hatta, Senin 1 Juli 2019. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO

    Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin saat berada di Land Transportation Operational Center (LTOC) Bandara Soekarno-Hatta, Senin 1 Juli 2019. TEMPO/JONIANSYAH HARDJONO

    TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah berencana mengubah konsep holding penerbangan atau holding aviasi menjadi holding pariwisata. Rencana tersebut diungkapkan stakeholder penerbangan, yakni Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin.

    "Holding penerbangan sekarang sedang dikembangkan untuk jadi holding tourism ecosystem. Saya rasa bagus juga untuk dikorelasikan langsung antara penerbangan dan pariwisata," ujar Awaluddin di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat, 24 Januari 2020.

    Adapun pengubahan konsep ini sejalan dengan upaya pemerintah menggeber pengembangan lima destinasi prioritas Bali Baru. Sebagai langkah awal pembentukan holding, Awaluddin mengatakan perseroan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggelar kajian komprehensif.

    Kajian tersebut melibatkan pelbagai unsur di sektor pariwisata dan penerbangan. Termasuk PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Angkasa Pura I (Persero).

    Awaluddin mengimbuhkan, saat ini Kementerian BUMN belum menunjuk nama perusahaan pelat merah yang akan menjadi induk holding. "Kalau yang di holding aviasi kan sudah ditetapkan. Tapi sekarang berubah karena jadi holding pariwisata," tuturnya. Adapun pembentukan holding ini ditargetkan kelar pada akhir 2020.

    Kementerian BUMN pada tahun lalu sejatinya telah menunjuk induk holding penerbangan. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN kala itu, Gatot Trihargo, mengatakan induk holding diserahkan kepada PT Survai Udara Penas (Persero).

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.