Reformasi Industri Asuransi, Pengusaha Tunggu Kebijakan Detail

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memberikan paparan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, dengan tema

    Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memberikan paparan dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, dengan tema "Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas". Acara berlangsung di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. TEMPO/Tomi Aryanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana reformasi industri asuransi yang didengungkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disambut baik oleh para pelaku usaha asuransi.

    "Menurut kami arahan dari OJK ini baik, dan kami mendukung sepenuhnya inisiatif regulator tersebut," ujar Robin Winata, Direktur PT Capital Life Indonesia, Kamis, 24 Januari 2020.

    Ia menyatakan OJK menjelaskan tentang rencana aksi penguatan industri asuransi ke depan kepada pelaku industri. Selain itu industri asuransi juga menunggu rencana detail tentang program reformasi yang akan dijalankan.

    Reformasi industri asuransi disampaikan oleh otoritas setelah meledaknya sejumlah kasus rugi investasi dan gagal bayar. Terbaru, asuransi yang gagal bayar yakni PT Asuransi Jiwasraya serta Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Sorotan lainnya terkait anjloknya investasi saham pada PT Asabri.

    Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK menyebutkan terdapat empat fokus yang akan dibenahi otoritas. Pertama yakni reformasi pengaturan dan pengawasan, terdiri dari reformasi pada aspek kehati-hatian melalui penilaian aktiva dan peningkatan modal minimum secara bertahap, kemudian dalam hal tata kelola dan manajemen risiko.

    OJK pun akan mendorong penguatan pengawasan berbasis risiko. Otoritas menyatakan bahwa telah membentuk Departemen Pengawasan Khusus bagi Lembaga Keuangan Non-Bank.

    Fokus kedua adalah reformasi institusional yang akan mencakup entry policy, penetapan status pengawasan, dan exit policy. Selanjutnya, fokus ketiga yakni reformasi infrastruktur. Pelaporan dibuat menjadi lebih ketat dengan didukung sistem informasi, keterbukaan informasi kepada publik, serta analisis industri.

    Fokus keempat dari reformasi IKNB adalah penyiapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Penjamin Polis. OJK menyatakan bahwa akan menyiapkan kerangka hukum pendirian lembaga tersebut. Wimboh berharap para perusahaan asuransi dapat memahami arah dari transformasi tersebut sehingga dapat mempersiapkan diri.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.