Runway 3 Bandara Soetta Beroperasi, Delay Pesawat Bisa Berkurang

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Erick Thohir saat meresmikan Runway 3, East Conextion Taxi Way , Gedung VIP, dan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis 23 Januari 2020. Runway ke-3 & East Conextion Taxi Way Bandara Internasional Soekarno-Hatta diharapkan bisa menjadi solusi kepadatan aktivitas pergerakan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. TEMPO/Subekti.

    Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri BUMN Erick Thohir saat meresmikan Runway 3, East Conextion Taxi Way , Gedung VIP, dan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis 23 Januari 2020. Runway ke-3 & East Conextion Taxi Way Bandara Internasional Soekarno-Hatta diharapkan bisa menjadi solusi kepadatan aktivitas pergerakan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim terdapat sejumlah keuntungan dari dioperasikannya runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menurut Budi Karya, keberadaan runway akan meningkatkan aspek keselamatan penerbangan.

    "Runway 3 ini meningkatkan safety (keamanan) melalui pemisahan runway dan take off dan landing. Lalu, east cross connection taxiway mengurai resiko taxi blocking," kata Budi Karya dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Januari 2020.

    Budi Karya melanjutkan, keuntungan selanjutnya dari pengoperasian runway ini ialah meningkatkan kapasitas pergerakan pesawat. Dengan beroperasinya runway 3, kapasitas pergerakan pesawat naik ke level 100 dari yang semula 81 pergerakan.

    Kemudian, ujar dia, runway 3 ini digadang-gadang mampu mengurangi antrean pesawat, baik di darat maupun di udara. Budi Karya mengimbuhkan, keberadaan runway tersebut juga bakal mengurangi jarak antar-pesawat. "Jarak tempuh dari apron ke taxiway pun lebih dekat dan variatif dengan adanya east cross connection," tuturnya.

    Di sisi lain, runway disebut-sebut bakal memberikan keuntungan bagi maskapai penerbangan. Khususnya, kata Budi Karya, untuk meningkatkan on time performance atau ketepatan waktu.

    Runway tiga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebelumnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Kamis, 23 Januari 2020. Selain runway, Jokowi turut meresmikan sejumlah fasilitas di Terminal 3, gedung VIP, dan east-connection taxiway.

    "Dengan adanya runway 3 Kita harapkan pengaturan manajemen untuk take off dan landing semakin baik sehingga kapasitasnya lebih banyak. Kita harapkan pelayanan semakin baik,” kata Jokowi.

    Jokowi menjelaskan, saat ini kepadatan jumlah penumpang pesawat udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai meningkat. Karenanya, selain merampungkan runway 3, Jokowi meminta AP II segera agar segera membangun Terminal 4 untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.

    Lebih jauh Jokowi menargetkan Terminal 4 Bandara Internasional Soekarno-Hatta dapat selesai dibangun pada akhir 2022 atau awal 2023. "Sebelum penuh, harus disiapkan dulu sehingga masyarakat terlayani," ujarnya.

    Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO) sebelumnya sempat menyoroti pembangunan runway 3. ICAO melayangkan surat resmi kepada Kementerian Perhubungan pada 17 Desember 2019 terkait hal itu. Surat itu berisi permintaan agar penggunaan landasan pacu anyar ini dibatasi.

    "ICAO menyarankan agar Kementerian Perhubungan membatasi penggunaan Runway 3 hanya untuk periode-periode tertentu," tulis ICAO dalam suratnya yang diterima Tempo, 31 Desember 2019.

    Adapun surat tersebut diteken oleh Regional Director ICAO Arun Mishra dan ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana Banguningsih Pramesti. Melalui surat itu, ICAO menjabarkan bahwa perwakilannya telah menerjunkan petugas air traffic management dari Kantor Regional ICAO Asia-Pasifik pada 9-12 Desember 2019.

    Tim lalu mengidentifikasi adanya enam poin masalah yang berkaitan dengan pembukaan landasan pacu Runway 3 atau selanjutnya disebut 06/24. Pertama, tim menemukan jarak antara landasan 06/24 dan 07L/25R (Runway 2) hanya 500 meter. Jarak ini dianggap tidak memadai untuk mendukung keberangkatan pesawat secara paralel berdasarkan aturan penerbangan instrument flight rules atau IFR.

    Kedua, jarak antara runway 06/24 dan 07L/25R yang berdekatan hanya dapat mendukung penggunaan operasi paralel pesawat hanya dalam konfigurasi landasan pacu tertentu. Hal itu tergantung pada lalu-lintas landasan pacu.

    Ketiga, semua kegiatan lepas landas atau pendaratan di landasan pacu 06/24 harus melintasi landasan pacu 07L/25R yang sudah aktif sebelumnya. Begitu pula saat memarkirkan pesawat di taxi way sebelum lepas landas atau setelah pendaratan.

    "Keempat, penerangan stop-bar aerodrome yang disediakan dilaporkan dikendalikan oleh operator aerodrome dan tidak secara langsung dikontrol oleh menara kendali ATC (air traffic controller) tower," tutur ICAO dalam surat tersebut.

    Kemudian kelima, fungsi, konfigurasi, dan interoperabilitas Surface-Guidance and Control System (A-SMGCS) atau Sistem Permukaan-Gerakan Lanjutan serta Air Traffic Management memerlukan evaluasi lebih lanjut. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan penggunaannya telah memenuhi persyaratan operasional di landasan baru.

    Terakhir, keenam, ICAO menyoroti pelatihan bagi air traffic controller atau ATC untuk penggunaan operasional landasan pacu baru perlu ditinjau. Di sisi lain, Kemenhub mesti memperhatikan bahwa simulator pelatihan Menara ATC khusus saat ini tidak tersedia.

    Dari enam temuan itu, ICAO menyarankan Kemenhub untuk menggelar penilaian terhadap risiko keselamatan operasional sebelum operasi landasan pacu Runway 3 diperluas. ICAO juga melayangkan enam rekomendasi, yang di antaranya memuat saran peninjauan ulang landasan pacu anyar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.