Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dibandingkan dengan Susi, Edhy Prabowo: Saya Tak Mau Terkenal

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku jengah karena sering dibanding-bandingkan dengan mantan menteri Susi Pudjiastuti. Salah satu isu yang kerap disorot adalah terkait kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan.

Edhy menegaskan tidak akan menghentikan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang masuk wilayah Indonesia. Namun hal itu dilakukan dengan syarat ketika kapal tersebut mencoba kabur. 

"Jangan kita terkecoh. Kami masih mau (tenggelamkan). Kalau ada yang melawan, kami akan lawan," ujarnya saat menghadiri rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

Pernyataan ini menanggapi kebijakan Susi Pudjiastuti sebelumnya yang dikenal tegas terhadap para pencuri ikan. Bahkan tak jarang publik yang mempertanyakan kebijakan Edhy Prabowo dan membandingkannya dengan kebijakan Susi Pudjiastuti.

Lebih jauh Edhy menjelaskan, selama ini kapal yang ditenggelamkan bukan ketika mencuri ikan di tengah laut. Kapal-kapal pencuri ikan ini ditenggelamkan setelah ada putusan pengadilan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Edhy menyebutkan hal tersebut pun bisa ditanyakan langsung kepada para pelaku usaha atau pemilik kapal yang ditenggelamkan itu. "Kita enggak usah terbohongi dengan iklan-iklan di publik, ke media. Saya tidak mau terkenal. Saya enggak ada cita-cita terkenal. Saya mau bangun bagaimana KKP ini solid," ucapnya.  

Sementara itu, kata Edhy, soal pemanfaatan kapal pencuri ikan dari hasil tangkapan kementerian Kelautan dan Perikanan untuk diserahkan ke nelayan, Edhy menuturkan hal tersebut menjadi domain Menteri Keuangan. "Menteri Keuangan secara prinsip sudah tidak ada masalah."

Sebelumnya perairan Natuna belakangan ramai dibicarakan publik karena sejumlah kapal penjaga laut yang mengawal kapal ikan Cina hilir mudik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tak hanya itu, ada juga kapal Vietnam yang menangkap ikan di sana.

Hal tersebut di antaranya berdampak pada merosotnya pendapatan ikan nelayan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau hingga 75 persen semenjak 2 bulan terakhir. "Kalau semenjak 2 bulan terakhir, iya, penurunannya jauh turun," kata pengumpul ikan Kabupaten Natuna, Boy melalui sambungan telepon di Batam, Jumat, 3 Januari 2019.

Boy menjelaskan, biasanya, satu kelompok nelayan mengumpulkan hingga 4 kotak ikan. Satu kotak bisa memuat hingga 100 kilogram ikan. Namun kini, para pencari ikan hanya bisa mengumpulkan 1 kotak. "Itu penghasilan 4 hari di laut. Ada juga yang seminggu di laut dapat 2 kotak," ujar dia.

Jebloknya pendapatan nelayan Natuna sejak 2 bulan terakhir itu, menurut Boy, disebabkan oleh sejumlah faktor. Beberapa di antaranya adalah karena cuaca dan gelombang laut yang tinggi, serta ketakutan nelayan melaut jauh.

BISNIS

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

10 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Baharkam Polri mengamankan kapal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, yang diduga menangkap ikan secara ilegal.


Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

11 hari lalu

Kapal berbendera Malaysia disita Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena melakukan illegal fishing di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka. (ANTARA/ (Humas KKP)
Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Penangkapan kapal ikan itu dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat atas dugaan illegal fishing.


Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

29 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

29 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


BMKG: Gelombang Tinggi hingga 6 Meter Masih Berpotensi di Perairan Natuna

34 hari lalu

Ilustrasi gelombang tinggi. ANTARA
BMKG: Gelombang Tinggi hingga 6 Meter Masih Berpotensi di Perairan Natuna

Gelombang tinggi kisaran 4-6 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna Utara dan perairan utara Kepulauan Natuna.


BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter, Terutama di Perairan Natuna

38 hari lalu

Nelayan menarik perahu untuk disandarkan di kawasan Pelabuhan Jepara, Jobokuto, Jepara, Jawa Tengah, Sabtu 3 Februari 2024. BMKG stasiun meteorologi maritim Tanjung Emas Semarang mengeluarkan peringatan dini adanya potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter di Laut Jawa bagian tengah dan perairan Karimunjawa 3-4 Fabuari 2024. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter, Terutama di Perairan Natuna

BMKG mengeluarkan peringatan gelombang tinggi hingga 4 meter, terutama di lautan Natuna.


Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

39 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.


Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

41 hari lalu

TPNPB-OPM merilis foto pilot Susi Air asal Selandia Baru, Selasa 14 Februari 2023.
Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.


TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

41 hari lalu

TNI-Polri menyiapkan operasi penyelamatan Pilot Susi Air yang disandera TPN Papua Barat sejak 7 Februari lalu.
TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah akan membebaskan pilot Susi Air besok


Soal Laut Natuna Utara, Anies Sebut Kapal Ikan Asing Dikawal Kapal Sipil Bersenjata

58 hari lalu

Anies Baswedan berpidato didalam pertemuan dengan ribuan pendukung di MTC Nongsa Batam, Jumat 19 Januari 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Soal Laut Natuna Utara, Anies Sebut Kapal Ikan Asing Dikawal Kapal Sipil Bersenjata

Anies mengatakan kedaulatan wilayah Indonesia harus dijaga.