Rupiah Menguat Menjelang Pengumuman Hasil RDG Bank Indonesia

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, 8 Mei 2018. Nilai tukar rupiah berakhir melemah 51 poin atau 0,36% di Rp14.052 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (8/5/2018). TEMPO/Tony Hartawan

    Aktivitas penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, 8 Mei 2018. Nilai tukar rupiah berakhir melemah 51 poin atau 0,36% di Rp14.052 per dolar AS seiring pergerakan IHSG pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (8/5/2018). TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi, 23 Januari 2020, menguat menjelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia.

    Pada pukul 9.47 WIB, rupiah bergerak menguat 32 poin atau 0,24 persen menjadi Rp 13.614 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya di level Rp13.646 per dolar AS.

    "Hari ini pasar menunggu hasil RDG BI. Konsensus tidak ada pemangkasan suku bunga, tapi ini bisa saja terjadi pemangkasan mengingat tingkat imbal hasil AS juga terus turun karena intervensi The Fed di pasar uang," kata Kepala Riset Monex Investindo Futures, Ariston di Jakarta, Kamis.

    Ariston menuturkan turunnya tingkat imbal hasil obligasi AS memberikan tekanan ke dolar AS, yang bisa mendorong penguatan rupiah kembali.

    Kendati demikian, sentimen negatif terhadap aset berisiko kelihatannya kembali membayangi pergerakan harga saham pagi ini.

    Saat ini Indeks saham Asia bergerak turun, kemungkinan masih karena kekhawatiran penyebaran virus corona. China melaporkan penambahan korban tewas akibat virus tersebut. "Rupiah bisa terkena imbasnya," ujar Ariston.

    Ariston memperkirakan rupiah pada hari ini bergerak di kisaran Rp 13.600 per dolar AS hingga Rp 13.700 per dolar AS.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.