Pendanaan Ibu Kota Baru Tunggu Undang-undang IKN Disahkan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan dialog dengan tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur terkait pembangunan ibu kota baru di De Bandar Resto, Balikpapan, 17 Desember 2019. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan dialog dengan tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur terkait pembangunan ibu kota baru di De Bandar Resto, Balikpapan, 17 Desember 2019. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepastian mengenai sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru masih menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan, sembari menunggu UU IKN disahkan, maka sementara ini pendanaan pembangunan tahap pertama akan mengandalkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlebih dulu.

    Dia pun belum bisa memastikan sumber pendanaan lain seperti investasi asing dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha juga akan dimanfaatkan atau tidak. "Sementara [bersumber dari] APBN. Namun, untuk kepastiannya masih menunggu pengesahan [Rancangan] Undang-Undang IKN," ujarnya kepada Bisnis, Rabu 22 Januari 2020.

    Biaya yang harus disiapkan untuk pembangunan ibu kota baru diprediksi mencapai Rp 466 triliun. Dari jumlah itu, pemerintah hanya mampu mendanai sekitar 20 persennya dengan dana APBN atau sekitar Rp 89,40 triliun. Sisanya, skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ditargetkan bisa mendanai senilai Rp 253,42 triliun (54,40 persen). Adapun investasi langsung BUMN/BUMD/swasta baik lokal maupun asing diharapkan mencapai Rp127,20 triliun (26,40 persen).

    Danis menambahkan, pembangunan tahap pertama direncanakan akan dimulai pada kuartal ketiga 2020. Adapun pembangunan infrastruktur dasar diperkirakan memakan biaya sekitar Rp 865 miliar atau masih sesuai dengan rencana awal. Namun, dia tidak menampik bahwa masih terbuka kemungkinan kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dasar  berubah.

    "Kami akan terus mendetailkan semua perencanaannya sampai sekitar Juni 2020. Mudah-mudahan sudah dapat angka akuratnya," ujarnya. Dana tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti akses jalan dan sarana/prasarana lainnya di ibu kota baru.
     
    BISNIS
     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Rapid Test, Swab, dan TB-TCM dalam Deteksi Virus Corona

    Ada tiga tes yang dapat dilakukan untuk mendeteksi virus corona di dalam tubuh, yaitu dengan Rapid Test, Swab, atau metode TB-TCM. Simak perbedaannya.