Mahfud MD: Kasus Asabri-Jiwasraya Tak Bisa Dibelokkan ke Perdata

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivitas pelayanan nasabah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam audit investasi. Tempo/Tony Hartawan

    Aktivitas pelayanan nasabah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam audit investasi. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan bahwa kasus hukum terkait asuransi Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung dan Asabri yang ditangani kepolisian masih terus berjalan. Namun, ia meminta agar kedua kasus itu tak kemudian ditarik ke ranah perdata.

    "Kalau sudah masuk ke ranah hukum pidana tentu tidak bisa dibelokkan ke perdata kalau memang ada unsur pidananya," kata Mahfud MD saat jumpa pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu 22 Januari 2020.

    Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, jalur hukum pidana dan perdata berbeda sehingga tak bisa sembarangan dialihkan. Artinya, apabila nantinya ditemukan unsur perdata dalam kasus Jiwasraya dan Asabri, maka unsur pidananya harus diselesaikan terlebih dahulu.

    "Perdata ya biar diselesaikan (dulu) pidananya. Hanya karena sesudah diketahui lalu ditempuh ke langkah-langkah keperdataan, itu tidak boleh di dalam hukum pidana," Mahfud MD menjelaskan.

    Mahfud juga meminta agar pemberitaan mengenai Jiwasraya dan Asabri tidak tendensius. "Soal kasus Jiwasraya dan Asabri, jalur hukum tetap berjalan. Jadi Kejaksaan Agung sudah menyampaikan tadi detail langkah yang sudah dilakukan dan semua pihak supaya menunggu dan masyarakat turut mengawasi tentunya. Itu tugas Anda, tapi jangan diwarnai dengan berita-berita yang tendensius hoaks," katanya.

    Di lokasi yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan terkait kasus Jiwasraya, pihaknya akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan sejumlah data terkait dua BUMN yang bermasalah itu. Dia juga menyebut, bakal mengusut adanya keterlibatan perusahaan manajemen investasi.

    "Ya kalau peluang selalu ada (keterlibatan perusahaan manajemen investasi). Masih dalam pengembangan," kata Burhanuddin.

    Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka terhadap lima orang dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kelimanya adalah Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Banjir Jakarta, Bolak-Balik Terendam Akibat Cuaca Ekstrem

    Banjir Jakarta bolak-balik terjadi. Kali ini akibat cuaca ekstrem. BPBD sebut 10,74 persen RW di ibu Kota terdampak.