RUU Perlindungan Data Pribadi Tunggu Paraf Mahfud MD

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Mahfud MD berada di geladak heli KRI Semarang-594 saat akan mengikuti joy sailing di Faslabuh Ranai, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Januari 2020. Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam meninjau alutsista yang tergabung dalam Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 yang melakukan operasi pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA

    Menkopolhukam Mahfud MD berada di geladak heli KRI Semarang-594 saat akan mengikuti joy sailing di Faslabuh Ranai, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Januari 2020. Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam meninjau alutsista yang tergabung dalam Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 yang melakukan operasi pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani Pangerapan membenarkan bahwa draf Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah rampung. Namun beleid tersebut belum bisa diserahkan ke DPR-RI karena belum diteken Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD.

    "Nah ini sudah, (tapi) menunggu satu paraf dari Menko Polhukam," ujar Semuel di kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

    Adapun saat ini DPR-RI telah mengesahkan 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ditetapkan sebagai program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020.  Dari total keseluruhan tersebut, RUU Perlindungan Data Pribadi telah masuk ke dalam Prolegnas.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyebutkan draf RUU Perlindungan Data Pribadi siap dikirim ke DPR. "RUU Perlindungan Data Pribadi saat ini sudah selesai draftnya, kita menunggu ampres (amanat presiden) untuk dikirim ke DPR," katanya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin.

    Johnny juga mengemukakan RUU Perlindungan Data Pribadi sangat penting untuk memastikan kedaulatan dan keamanan data Indonesia.

    Menurut Johnny, ada tiga hal yang sangat penting berkaitan dengan data, pertama mengenai kedaulatan dan keamanan data. Kedua, pemilik data harus dilindungi kerahasiaanya dan memiliki kewajiban untuk memperbaiki data dari waktu ke waktu. Terakhir, tentang pengguna data pribadi, mereka perlu mendapatkan data yang akurat, valid dan tepat.

    Sebagai informasi RUU Perlindungan Data Pribadi sudah dua kali masuk prolegnas DPR yakni pada 2015 dan 2019. Namun UU ini tak kunjung terealisasi. Kini, Kominfo kembali mengusulkan RUU Perlindungan Data Pribadi tersebut untuk jadi Prolegnas prioritas.

    EKO WAHYUDI l ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Banjir Jakarta, Bolak-Balik Terendam Akibat Cuaca Ekstrem

    Banjir Jakarta bolak-balik terjadi. Kali ini akibat cuaca ekstrem. BPBD sebut 10,74 persen RW di ibu Kota terdampak.