Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapal di Halmahera Hilang Misterius, Korban Sempat Kirim Email

image-gnews
Tiga kapal SAR Swedia mencari Kim Wall, wartawan yang hilang setelah naik kapal selam UC3 Nautilus di Lundakra Bay, Swedia, 15 Agustus 2017. TT News Agency/Johan Nilsson via REUTERS
Tiga kapal SAR Swedia mencari Kim Wall, wartawan yang hilang setelah naik kapal selam UC3 Nautilus di Lundakra Bay, Swedia, 15 Agustus 2017. TT News Agency/Johan Nilsson via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Alvin Lie kembali membuka kasus hilangnya kapal kargo MV Nur Allya milik PT Gurita Lintas Sumatera (GLS) pada 20 Agustus 2019. Menurut dia, salah satu korban hilang ternyata sempat mengirimkan e-mail atau surat elektronik kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.

Korban tersebut tak lain adalah taruna di STIP Jakarta yang tengah menjalani praktik laut atau prala di MV Nur Allya. Ia mulai magang pada 4 Agustus 2018 dan berakhir 2 Agustus 2019. Itu sebabnya, korban memberitahu pihak sekolah bahwa masa magangnya telah habis.

Namun saat itu, tidak ada tanggapan dari pihak STIP. Sehingga, korban pun masih berada di kapal hingga kapal dinyatakan hilang. “Jadi di mana tanggung jawab STIP?” kata Alvin dalam acara Ngopi Bareng Ombudsman di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Januari 2020.

Dalam kejadian ini, kapal mengangkut 50 ribu ton nikel milik PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN). Kapal hilang kontak di Perairan Obi, Halmahera, Maluku Utara. 27 awak kapal pun dinyatakan hilang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak sampai di situ, Alvin juga menyebut jumlah penumpang kapal melebihi laporan. Kapal dinaiki 27 awak, sementara yang terdata di manifes hanya 25 orang. Alvin menduga penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal ini tidak melalui pemeriksaan yang memadai.

Atas kondisi ini, Alvin mengkritik pemerintah yang tidak memberi perhatian khusus kepada insiden ini. Sebab lima bulan berselang, namun belum ada perkembangan lebih lanjut di manakah kapal ini sekarang berada. “Apakah benar tenggelam ata dibajak?” kata dia.

Pada 30 September 2019, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sebenarnya telah menyimpulkan kapal tenggelam. Namun hingga ini, bangkai kapal juga belum ditemukan. Menurut Alvin, KNKT pun juga belum menurunkan Remotely Operated Vehicle (ROV) karena terkendala anggaran.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

4 hari lalu

Pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menunjukan surat untuk Presiden yang dikirim oleh aktivis dari sejumlah daerah, ke Kantor Darurat KPK, di trotoar Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu, 29 September 2021. Sebanyak 1.505 surat tersebut dikirim masyarakat sebagai bentuk dukungan pada pegawai KPK yang tak lolos TWK. ANTARA/Reno Esnir
Kejanggalan TWK Penyebab 58 Pegawai KPK Dipecat Tiga Tahun Lalu

Berbagai kejanggalan mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) terungkap. Modus untuk menyingkirkan 58 pegawai KPK berintegritas, Novel Baswedan dkk.


KSAL Ungkap Pesan Jokowi agar Utamakan Pembuatan Kapal Dalam Negeri

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga dari kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyaksikan parade alutsista TNI Angkatan Laut di Teluk Jakarta, Sabtu, 28 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
KSAL Ungkap Pesan Jokowi agar Utamakan Pembuatan Kapal Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista), khususnya armada kapal selam, di dalam negeri.


Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

11 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Pemerintah mulai memberlakukan pembelian liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per hari Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

Ombudsman perwakilan Kepri menemukan dugaan pelanggaran proses penjualan LPG 3 kg yang dilakukan agen dan pangkalan di Kota Batam.


Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

11 hari lalu

Unjuk rasa Aliansi Guru Pejuang PPPK Honorer Langkat di Polda Sumut. Massa menuding, hasil seleksi PPPK Langkat maladministrasi dan harus dibatalkan. TEMPO/ Mei Leandha
Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

Ombudsman Sumut mengatakan seleksi tambahan itu tidak tercantum dalam pengumuman seleksi PPPK Kabupaten Langkat.


Kapal Jerman Berlabuh di Jakarta Peringati Indo-Pacific Deployment 2024

15 hari lalu

Sistem persenjataan di kapal FGS Baden-Wurttemberg Jerman selama latihan militer Lingkar Pasifik (RIMPAC) di Pangkalan Gabungan Pearl Harbor-Hickam, Hawaii, AS 3 Juli 2024. REUTERS/Marco Garcia
Kapal Jerman Berlabuh di Jakarta Peringati Indo-Pacific Deployment 2024

Dalam rangka IPD24, dua kapal Jerman yaitu fregat FGS Baden-Wrttemberg dan FGS Frankfurt am Main melayari Samudra Pasifik dan Hindia.


Kapal Penjaga Pantai Cina Patroli dan Latihan Bersama Rusia

18 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin bersalaman dengan Presiden Cina Xi Jinping saat melakukan pertemuan di Kremlin di Moskow, Rusia, 20 Maret 2023. Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS
Kapal Penjaga Pantai Cina Patroli dan Latihan Bersama Rusia

Kapal Meishan dan Xiushan hendak melakukan patroli dan latihan bersama dengan mitra mereka, Rusia.


Guru Honorer Korban Percaloan di Kabupaten Langkat Mencari Keadilan

18 hari lalu

Unjuk rasa Aliansi Guru Pejuang PPPK Honorer Langkat di Polda Sumut. Massa menuding, hasil seleksi PPPK Langkat maladministrasi dan harus dibatalkan. TEMPO/ Mei Leandha
Guru Honorer Korban Percaloan di Kabupaten Langkat Mencari Keadilan

Ratusan guru honorer korban percalona di Kabupaten Langkat masih terus menuntut haknya.


Pendaftaran Jutaan CPNS Terganggu, Ombudsman Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-Meterai ke Publik

26 hari lalu

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada publik soal terkendalanya akses pembelian e-meterai pada masa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Pendaftaran Jutaan CPNS Terganggu, Ombudsman Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-Meterai ke Publik

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, minta pemerintah beri penjelasan publik persoalan e-meterai yang menyebabkan pendaftaran CPNS terganggu.


Ombudsman Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem E-meterai

27 hari lalu

e-Meterai CPNS. Foto: Peruri
Ombudsman Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem E-meterai

Ombudsman meminta pemerintah untuk meninjau ulang dan memperbaiki sistem pengadaan, distribusi, dan pembelian e-meterai.


Nelayan Korban Tabrakan di Perairan Perbatasan Batam-Singapura Belum Ditemukan

32 hari lalu

Basarnas terus melakukan pencarian terhadap satu orang nelayan korban tabrakan di perairan Batam-Singapura. Foto Humas Basarnas.
Nelayan Korban Tabrakan di Perairan Perbatasan Batam-Singapura Belum Ditemukan

Pencarian terhadap seorang nelayan yang menjadi korban tabrakan di perairan perbatasan Batam-Singapura terus dilanjutkan, Selasa, 3 September 2024.