Mahfud MD Minta Pemindahan ke Ibu Kota Baru Tak Dipolitisasi

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa 17 Desember 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Tempo.Co, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai rencana pemindahan ke ibu kota baru semestinya tidak rumit dan relatif biasa saja. "Sebenarnya kalau tidak terlalu dipolitisasi karena kesepakatannya sudah," ujar dia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020

    Ia mengatakan untuk melakukan pemindahan itu, langkah yang mesti dilakukan adalah dengan mengubah beberapa Undang-undang. Artinya, hal tersebut menyangkut dengan proses di Dewan Perwakilan Rakyat.

    "Undang-undang kan banyak menyebut Jakarta sebagai Ibu Kota," tutur Mahfud. Selain itu di daerah pun banyak penyebutan kantor pemerintah di Jakarta. Karena itu, nanti beleid yang ada akan disisir satu per satu lantaran kemungkinan menyangkut banyak aturan.

    Terkait desain, Mahfud berujar telah ada hasil dari sayembara yang akan dikembangkan menjadi gambaran Ibu Kota di masa depan. Selanjutnya, ibu kota baru akan berpindah secara bertahap pada 2024. Ia mengatakan pemindahan akan dimulai dari Kementerian dan Lembaga di pemerintah pusat secara perlahan. "Ini urusan puluhan tahun, tidak bisa hanya lima tahun."

    Soal pemindahan Ibu Kota, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru. Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan eks perdana menteri Inggris Tony Blair.

    "Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota, punya pengalaman," katanya usai membuka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di The Ritz Carlton Pacific Place Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

    Ia mencontohkan Mohamed bin Zayed memiliki pengalaman saat membangun kota Masdar di Abu Dhabi. Kota ini mendapat reputasi baik dari dunia karena dianggap kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

    Adapun Masayoshi, kata Jokowi, dikenal memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan. Sementara Tony, menurut dia, dianggap memiliki pengalaman di bidang pemerintahan. "Saya kira memang ingin kita membangun trust internasional," ucap dia.

    Terkait pembangunan ibu kota baru, Jokowi meminta publik tidak mengartikannya dengan sekadar memindahkan gedung pemerintah saja. Ia mengatakan pemerintah ingin ada perubahan pola pikir, pola kerja, dan perubahan sistem. "Kami akan install sistem sehingga semua mengikuti sistem yang ada," tuturnya.

    Duduknya tiga tokoh asing dalam dewan pengarah pembangunan ibu kota baru ini dibicarakan saat Jokowi berkunjung ke Abu Dhabi, akhir pekan lalu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Mohammed bin Zayed akan menjadi Ketua Dewan Pengarah pembangunan Ibu Kota Baru.

    Adapun Masayoshi dan Tony Blair menjadi anggotanya. "Di atasnya ada Presiden Jokowi yang akan menjadi Penanggung Jawab," ucap Luhut dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 14 Januari 2020.

    CAESAR AKBAR | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.