Mahfud MD: Draf Omnibus Law Sudah Disebar ke Buruh dan Pengusaha

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi massa di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Aksi tersebut juga memaparkan enam alasan mengapa buruh menolak keberadaan Omnibus Law. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi massa di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Aksi tersebut juga memaparkan enam alasan mengapa buruh menolak keberadaan Omnibus Law. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berbeda suara mengenai tersebarnya Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja atau biasa disebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, draf beleid tersebut sudah diberikan kepada beberapa pihak sejak beberapa waktu lalu.

    "Lho sudah kami sebarkan, sudah kami sampaikan ke Kadin, kepada buruh juga sudah kami sampaikan," kata Mahfud di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

    Mahfud MD menilai, pemerintah sudah cukup melakukan sosialisasi. Sebab, beleid itu pun sejak awal sudah disinggung Presiden Joko Widodo dalam pidato pertamanya selepas pelantikan, 20 Desember 2019. Kala itu, Jokowi telah menyinggung Omnibus Law soal penyederhanaan regulasi dan lainnya.

    Setelah pidato itu pun, pemerintah sudah beberapa kali menggelar rapat dan diskusi. "FGD-FGD-nya kan tidak minim juga, tetapi kalau dirasa kurang, sekarang masih bisa dilanjutkan karena kan pembahasannya pun belum," tutur Mahfud MD.

    Ia memperkirakan, beleid itu baru akan mulai dibahas bersama Anggota Dewan selepas masa reses mendatang. Nanti juga akan ada daftar inventarisasi masalah dari masing-masing fraksi. Segala keberatan pun, menurut dia, bisa masuk di sana.

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja masih dalam tahap finalisasi. Sehingga, apabila ada draf RUU yang beredar dan dijadikan sumber pemberitaan, Kementerian memastikan dokumen itu bukan dari pemerintah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.