TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menyatakan Bank Dunia telah menerbitkan hasil penilaian terhadap Indonesia pada akhir tahun lalu. OJK adalah koordinator Tim Kerja Nasional penerapan standar internasional akuntansi dan audit Indonesia.
"Bank Dunia dalam penilaian penerapan standar internasional akuntansi dan audit Indonesia tahun 2018 atau yang dikenal dengan Reports on the Observance of Standards and Codes - Accounting and Auditing (ROSC A&A) secara umum mengapresiasi perkembangan penerapan standar internasional akuntansi dan audit yang telah dilakukan sehingga meningkatkan transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas pelaporan keuangan di Indonesia," kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 22 Januari 2020.
Hasil penilaian lengkap terhadap penerapan standar internasional akuntansi dan audit Indonesia tahun 2018 ini telah diunggah di laman Bank Dunia. ROSC A&A Indonesia 2018 merupakan pelaksanaan penilaian ketiga kali setelah 2005 dan 2011 serta informal update 2014.
ROSC adalah bagian dari inisiatif bersama International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia yang dimulai paskakrisis tahun 1999 dan diperbarui tiap lima tahunan, dengan tujuan mendukung stabilitas sistem keuangan pada lingkup domestik maupun internasional melalui pengembangan, diseminasi, adopsi dan implementasi standar internasional.
Penilaian ROSC A&A Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang baik dari berbagai pemangku kepentingan terhadap prospek investasi di Indonesia sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat domestik dan internasional yang selanjutnya akan semakin meningkatkan investasi termasuk arus modal (capital inflow) ke Indonesia. Dan, kata dia, membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi serta penguatan sistem keuangan di Indonesia.
Selama misi ROSC A&A Indonesia bulan Agustus 2017 hingga Mei 2018, kata Anto, telah dilakukan serangkaian diskusi intensif dengan Tim Kerja Nasional yang beranggotakan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian BUMN, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai koordinator tim. Diskusi juga melibatkan berbagai lembaga terkait seperti kantor akuntan publik, asosiasi industri, dan akademisi.
"Bank Dunia menilai sejak penilaian ROSC A&A 2011, Indonesia telah mencapai banyak perkembangan. Para pengguna laporan keuangan menilai kualitas pelaporan keuangan secara umum lebih baik dari periode sebelumnya, khususnya laporan keuangan emiten," kata Anto.
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang efektif berlaku pada 1 Januari 2018, secara substantial telah sejalan dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) yang berlaku pada 1 Januari 2017.
Penilaian juga menyebutkan bahwa Organisasi Profesi Akuntansi / Professional Accountancy Organizations (PAOs) telah berkembang untuk dapat lebih melindungi kepentingan publik dan meningkatkan kompetensi serta disiplin para pelaku profesi akuntansi, didukung oleh penerbitan UU Akuntan Publik.
Selanjutnya, kata Anto, Bank Dunia mendorong otoritas dan lembaga terkait untuk mengimplementasikan rekomendasi atas beberapa isu yang masih perlu mendapat perhatian dalam rangka pengaturan, pengawasan dan pengembangan standar laporan keuangan dan audit untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia.
"Bank Dunia juga menyampaikan perlunya peningkatan koordinasi antar-otoritas dan lembaga terkait dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui penerapan standar internasional yang lebih baik," ujar dia.
