TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin mengatakan bahwa TVRI baru pertama kali dalam sejarah memiliki utang dalam jumlah signifikan, yaitu di era Direktur Utama Helmy Yahya.Total utang anggaran TVRI tahun 2019 yang dilimpahkan ke tahun 2020 tercatat Rp 37,8 miliar.
"Makanya kami tidak ingin kerugian lembaga ini membawa sebuah kesulitan bagi TVRI ke depan dan kami tegas yang salah pasti jenderalnya sehingga kami melakukan pemberhentian pada Direktur Utama," ujar Arief dalam rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.
Arief berujar Dewan Pengawas sejatinya sudah mengingatkan secara preemtive kepada Direksi TVRI bahwa akan ada anggaran terhutang tahun 2019 yang mesti dilimpahkan ke anggaran tahun 2020. Namun pada akhirnya tetap terjadi dan merugikan lembaga. "Ini kami sendiri sangat kecewa."
Berdasarkan paparan yang disajikan Dewan Pengawas, tampak bahwa anggaran terutang itu paling besar tercantum pada pembelian hak siar sebesar Rp 33,8 miliar. Pembelian hak siar itu terdiri atas hak siar Liga Inggris Rp 27 miliar dan BWF Rp 5,8 miliar.
Selain itu juga utang biaya sewa pemilu Rp 625,7 juta, belanja bahan Rp 433,6 juta, sewa Rp 1,9 miliar, perjalanan dalam kota Rp 11,35 juta,perjalanan dinas luar negeri Rp 53,2 juta. Selain itu juga ada utang jasa profesi Rp 882 juta.
"Sesuai notulen DPR ada SKK honor penyiar LPP TVRI, walaupun secara laporan direksi mengatakan SKK terbayar keseluruhan. Tapi di jasa profesi ada SKK honor penyiar yang belum terbayar. Ada juga honor narasumber yang belum terbayar," tutur dia.
Dewan Pengawas TVRI sebelumnya telah memecat Helmy Yahya melalui surat bernomor 8/DEWS/TVRI/2020. Sebelum dipecat, Helmy sempat dinonaktifkan dari jabatannya pada 4 Desember 2019. Helmy lalu mengirim surat pembelaan yang dikirimkan kepada Dewan Pengawas pada 18 Desember 2019.
CAESAR AKBAR
