Dewan Pengawas Samakan Kasus Liga Inggris TVRI dengan Jiwasraya

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aksi pemain Liverpool Virgil van Dijk saat berebut bola dengan pemain Sheffield United Jack O'Connell dalam laga lanjutan Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris, 2 Januari 2020. Kini The Reds mengemas nilai 58 atau unggul 13 poin dari Leicester di urutan kedua. REUTERS

    Aksi pemain Liverpool Virgil van Dijk saat berebut bola dengan pemain Sheffield United Jack O'Connell dalam laga lanjutan Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris, 2 Januari 2020. Kini The Reds mengemas nilai 58 atau unggul 13 poin dari Leicester di urutan kedua. REUTERS

    Tempo.Co, Jakarta - Anggota Dewan Pengawas TVRI Pamungkas Trishadiatmoko memaparkan alasan Direktur Utama Helmy Yahya diberhentikan dari posisinya dalam rapat bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu alasannya adalah terkait dengan kontrak tayangan sepak bola Liga Inggris oleh perusahaan televisi pelat merah itu.

    "Saya akan sampaikan kenapa Liga Inggris itu menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya hutang skala kecil seperti Jiwasraya," ujar dia dalam rapat di Kompleks Parlemen, Selasa, 21 Januari 2020.

    Pamungkas menceritakan bahwa Dewan Pengawas mendapatkan informasi adanya tagihan dari GMV alias Global Media Visual untuk Liga Inggris Rp 27 miliar pada 31 Oktober dan jatuh tempo pada 15 November 2019. Hingga 31 Desember 2019, tutur dia, tagihan itu belum terbayarkan.

    Pembayaran Liga Inggris, menurut Pamungkas, memang tidak ada dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 2019 yang telah disahkan. Dengan demikian tagihan itu menjadi hutang pada tahun 2020. Padahal, pada tahun ini pun, pembayaran tersebut tidak ada dalam RKAT.

    Karena itu, Pamungkas mengatakan tagihan pembayaran Liga Inggris kepada perseroan bisa semakin menumpuk. Total, tagihan itu adalah sekitar Rp 69 miliar belum termasuk pajak. Rinciannya, angka tersebut terdiri dari Rp 27 miliar tagihan 2019, Rp 21 miliar tagihan pada Maret 2020, serta Rp 21 miliar pada September 2020, dengan masing-masing di luar biaya pajak.

    Pamungkas mengatakan pengadaan Liga Inggris itu tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik alias AUPB dan Kebijakan Dewan Pengawas Nomor 1 Tahun 2018. Misalnya terkait kajian manfaat, biaya dibandingkan pendapatan, berita acara negosiasi, hingga kesesuaian tupoksi.

    Selain itu, Dewan Pengawas TVRI pun mempermasalahkan Liga Inggris lantaran pada mulanya disebut gratis. Namun ternyata pada akhirnya berbiaya total sekitar Rp 126 miliar di luar pajak dan biaya lainnya untuk kontrak tiga musim alias 2019-2022. Setiap musim, perseroan mesti menggelontorkan sekitar lebih dari Rp 552 per pertandingan untuk setiap musim.

    Padahal TVRI pun hanya mendapatkan hak dua pertandingan per pekan dari sepuluh pertandingan setiap pekannya. Adapun delapan pertandingan lainnya di Mola TV dengan berlangganan. Di saat yang sama, kata Pamungkas, MNC TV yang menayangkan Liga Inggris sebelumnya menggelontorkan US$ 10 juta untuk seluruh tayangan.

    Persoalan meruncing, kata Pamungkas, setelah pada tahun lalu diumumkan ada gagal bayar gaji karyawan dan beberapa vendor, Rp 9 miliar plus sekitar Rp 13 miliar. "Ini dipindahkan menjadi budget 2019, plus ada biaya rebranding yang tidak dimasukkan dalam perencananan yang menyebabkan short cash, tidak ada anggaran tahun 2020," kata dia. "Ini kalau tidak diselesaikan sejak awal, ini akan gulir terus. Sekali lagi tidak ada kontraknya, jadi hanya memo deal."

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.