Menteri Tjahjo Akan Pindahkan ASN Kaltim ke Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Dewi Rina Cahyani

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kalimantan Timur akan dipekerjakan untuk menutupi kekurangan jumlah pegawai di ibu kota baru negara.

    "Kekurangannya diambil dari ASN Kalimantan Timur dites sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan lembaga yang ada, termasuk oleh ASN baru dan dari yang ada," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.

    Menurut Tjahjo, seluruh ASN kementerian dan lembaga yang ada di Jakarta akan pindah ke ibu kota baru yang berlokasi di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

    Total ASN kementerian/lembaga yang saat ini berada di Jakarta sebanyak 118.000 orang. Terdapat 16—17 persen pegawai yang akan pensiun pada tahun 2023—2024, bertepatan pada tahun perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

    Kekurangan tersebut yang akan diisi oleh ASN yang berasal dari Kalimantan Timur. Menpan RB menegaskan bahwa pemerintah memperhatikan kesiapan masing-masing ASN untuk pindah ke Kaltim.

    "Kondisi-kondisi semacam ini kami harus perhatikan. Jangan sampai mereka nanti terpaksa pindah tetapi tidak konsentrasi kerja, 'kan repot. Ini smart government, smart city, ya. Ibu kota baru, jadi smart ASN," ujar Tjahjo.

    Tjahjo menjelaskan bahwa kementerian dan lembaga masing-masing akan memberi arahan kepada pegawai mengenai hal itu. "Aparatur sipil negara harus siap ditugaskan di mana pun," kata Menpan RB.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara