KSSK Sebut Kondisi Keuangan Indonesia Relatif Stabil

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto memberi keterangan pers Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk di Gedung Djuanda I, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019. Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk, tahun buku 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto memberi keterangan pers Hasil Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk di Gedung Djuanda I, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2019. Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada akuntan publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk, tahun buku 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan berdasarkan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Senin malam, dipastikan bahwa kondisi keuangan Indonesia saat ini berada dalam tingkat (level) yang stabil.

    Hadiyanto menuturkan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memang selalu melakukan rapat rutin untuk membahas industri keuangan. “Ketuanya Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan KSSK ini selalu melakukan rapat rutin untuk membicarakan masalah. Terakhir tadi malam sampai pukul 23.00 untuk melihat kondisi keuangan kita yang ternyata relatif stabil,” katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.

    Hadiyanto menjelaskan Kementerian Keuangan bertugas untuk mengawasi stabilitas sistem keuangan dari aspek fiskal, OJK sebagai fungsi pengawasan, Bank Indonesia bertugas menjaga aspek makroprudensial, sedangkan LPS memberikan garansi dari simpanan.

    “LPS ini harus memberikan garansi dari simpanan dan sekaligus apa penyelesaian bank-bank yang dinyatakan bermasalah,” ujarnya.

    Ia menegaskan keempat instansi tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan berbagai langkah dalam memastikan sudah ada sistem yang mampu mengevaluasi, memantau, dan mendeteksi adanya potensi pengganggu stabilitas keuangan Indonesia.

    “Tentu saja sebagai otoritas moneter melakukan pengendalian dari aspek makroprudensial,” katanya.

    Hadiyanto mengatakan kondisi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan ketika krisis keuangan pada 1998 karena waktu itu penyebabnya adalah sangat mudah untuk membentuk bank tanpa aturan yang jelas dan latar belakang yang memadai.

    “Itu menyebabkan tata kelola sistem perbankan tidak bagus sehingga pinjaman antarbank banyak dalam bentuk dolar. Makanya belajar dari itu bagaimana pemerintah membangun sistem keuangan yang lebih baik,” katanya.

    Tak hanya itu, ia pun menuturkan setelah krisis keuangan global pada 2008 banyak perubahan positif yang terjadi seperti inflasi Indonesia cukup terkendali, kesejahteraan terus membaik, serta kemiskinan turun di bawah dua digit.

    "Inflasi terus relatif stabil dan selalu menjadi 3 persen sampai 2019, kemiskinan juga turun terendah dalam sejarah pada 2018 di bawah dua digit, dan angka pengangguran terus menurun hingga sekarang hanya mencapai 5,28 persen,” katanya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.