Chevron Sudah Tak Mengebor Sumur Baru di Blok Rokan Sejak 2019

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Chevron. indonesia.chevron.com

    Chevron. indonesia.chevron.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia Albert Simanjutak mengatakan pihaknya sudah tidak lagi melakukan pengeboran sumur baru di Blok Rokan. Pengeboran sumur baru terakhir kali dilakukan pada 2018.

    "Mengingat saat ini sudah tidak ekonomis untuk bor sumur. Terakhir pengeboran 79 sumur tahun 2018," kata Albert dalam rapat dengar pendapat di komisi VII DPR, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

    Langkah tersebut dilakukan perusahaan, kata Albert, menjelang alih kelola Blok Rokan kepada PT Pertamina (Persero). Kontrak hak kelola Blok Rokan oleh Chevron akan berakhir pada 8 Agustus 2021. 

    Dengan tidak dilakukannya pengeboran sumur baru, Albert memperkirakan bakal berdampak terhadap penurunan lifting migas. Sepanjang 2019 realisasi lifting minyak mencapai 190 ribu barel per hari dan diperkirakan pada tahun 2020 ini, lifting minyak sebesar 161.000 barel per hari. "Akan tetapi per 16 Januari kami produksi 185 ribu barel per hari," kata dia.

    Chevron telah mengoperasikan Blok Rokan lebih dari 50 tahun. Perusahaan sebelumnya menemukan 100 lebih lapangan minyak dan gas di Blok Rokan dan saat ini mengoperasikan 89 lapangan migas.

    Lebih jauh Albert menjelaskan pada tahun ini Chevron akan fokus dalam melakukan kerja ulang atau work over dengan teknologi digital. Kegiatan tersebut berupa pemilihan kandidat sumur yang bisa dikerjakan dan meminimalisasi down time.

    Selain itu, Chevron juga akan memperbaiki stimulasi terhadap sumur, optimasi artificial lift, dan melakukan proses yang lebih efisien. Dengan pendekatan tersebut, Albert yakin lifting tahun migas akan terdongkrak hingga melampaui target.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.