Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri PANRB Sebut Baru 3 Kementerian yang Pangkas Eselon

Reporter

image-gnews
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan hingga kini baru tiga kementerian yang merampingkan lapisan eselon.

"Kami agendakan kementerian dan lembaga selesai setengah tahun sampai satu tahun, kemarin bertahap baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB. Kami akan mendampingi semua kementerian dan lembaga," ujar dia selepas rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

Tjahjo mengatakan ihwal pemangkasan eselon telah disampaikan oleh kementeriannya kepada Sekretaris Jenderal Lembaga, Sekretaris Kementerian, serta melalui Kementerian Dalam Negeri kepada Sekretaris Daerah Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Ia mengatakan pemberitahuan itu terkait konsep hingga peta jalan.

"Karena apa pun reformasi birokrasi, penyederhanaan untuk pengambilan keputusan menyangkut keseluruhan, fungsi melayani publik itu semua instansi, kementerian, dan daerah," tutur Tjahjo.

Gagasan pemangkasan eselon III dan eselon IV itu mulanya dicetuskan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidatonya usai dilantik sebagai Presiden untuk masa jabatan 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Ia mengatakan, pemangkasan jenjang kepangkatan dan golongan tersebut dibutuhkan untuk menyederhanakan birokrasi negara dan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu masuknya investasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di samping itu, struktur ASN juga harus menghargai keahlian dan mengganti sistem. Ia juga meminta para menteri, pejabat dan birokrat agar lebih serius dalam bekerja agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

Dalam lain kesempatan, Jokowi pun sempat menyampaikan keinginannya untuk mengganti para birokrat dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) adalah demi kecepatan kerja.

"Kita butuh kecepatan dalam bekerja, dalam memutuskan. Kita butuh kecepatan dalam bertindak di lapangan, karena perubahan-perubahan ini sudah sangat cepat," kata Jokowi dalam diskusi dengan wartawan kepresidenan di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 2 Desember 2019.

CAESAR AKBAR | ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jawaban Gibran Soal Kemenko Baru untuk Urus Program Makan Siang dan Susu Gratis

56 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka usai meninjau lokasi pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi Solo, Jawa Tengah, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHI
Jawaban Gibran Soal Kemenko Baru untuk Urus Program Makan Siang dan Susu Gratis

Gibran menyebutkan malam ini akan bertemu untuk membicarakan rencana pembentukan Kemenko baru untuk mengurusi program makan siang gratis.


Prabowo-Gibran Bakal Bentuk Kemenko Baru untuk Jalankan Program Makan Siang dan Susu Gratis

56 hari lalu

Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko saat memberikan keterangan pers di Markas DPP Persaudaraan 98, Tebet, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Dalam konferensi pers itu para tokoh Aktivis 98 meminta kepada semua pihak untuk menghentikan isu pemakzulan, dinasti politik, dan upaya menggagalkan Pilpres 2024 yang belakangan mencuat ke publik serta menyerukan agar semua pihak bersama menjaga pemilu berjalan dengan aman dan damai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo-Gibran Bakal Bentuk Kemenko Baru untuk Jalankan Program Makan Siang dan Susu Gratis

Prabowo-Gibran membuka peluang pembentukan Kemenko khusus untuk mengimplementasikan program makan siang dan susu gratis.


Sri Mulyani: Pembekuan Anggaran Rp 50 Triliun Tidak Ganggu Program Prioritas Kementerian

14 Februari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengikuti pencoblosan Pemilu 2024. Ia bersama suaminya melalukan pemilihan suara di tempat pemungutan suara (TPS) 73 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Ranji, pukul 9.00 WIB. Usai menggunakan hak pilihnya, Sri Mulyani memamerkan klingking yang telah ditandai tinta sambil melakukan salam lima jari. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Sri Mulyani: Pembekuan Anggaran Rp 50 Triliun Tidak Ganggu Program Prioritas Kementerian

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pembekuan anggaran Rp 50 triliun tidak mengganggu pembiayaan program prioritas pemerintah.


FITRA Sebut Blokir Anggaran Kementerian untuk Bansos Perlu Diwaspadai

9 Februari 2024

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
FITRA Sebut Blokir Anggaran Kementerian untuk Bansos Perlu Diwaspadai

FITRA menyatakan bansos adalah instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk membantu masyarakat dari kemiskinan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T untuk Bansos dan IKN, Bansos Pangan Diduga Sudah Dipersiapkan Sejak Gibran Maju Jadi Cawapres

7 Februari 2024

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T untuk Bansos dan IKN, Bansos Pangan Diduga Sudah Dipersiapkan Sejak Gibran Maju Jadi Cawapres

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta semua kementerian memblokir anggaran mereka pada tahun ini senilai Rp 50,14 triliun.


Pemerintah Depak 12 Proyek dari Daftar PSN, Apa Saja?

7 Februari 2024

Plang pengumuman proyek pembangunan rumah contoh warga terdampak PSN Rempang Eco-city dilokasi relokasi, Rabu, 10 Januari 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Pemerintah Depak 12 Proyek dari Daftar PSN, Apa Saja?

Pemerintah mendepak 12 proyek dari daftar PSN. Kebijakan tersebut berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian-kementerian teknis terkait.


Airlangga Blak-blakan soal Blokir Rp 50,14 Triliun Dana Kementerian untuk Tambah Bansos dan Subsidi Pupuk

6 Februari 2024

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2023 di Menko Perekonomian, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Meski sedikit menurun, pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 masih lebih baik dari beberapa negara di dunia. Indonesia bahkan bisa mengalahkan Amerika Serikat dan Jepang yang perekonomiannya tumbuh lebih kecil. TEMPO/Tony Hartawan
Airlangga Blak-blakan soal Blokir Rp 50,14 Triliun Dana Kementerian untuk Tambah Bansos dan Subsidi Pupuk

Airlangga Hartarto mengatakan pemblokiran Rp 50,14 triliun anggaran kementerian/lembaga untuk mendanai BLT Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk.


Terpopuler: Demi Ganjar, Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina; Sri Mulyani Disebut-sebut Dapat Tekanan Gelontorkan Bansos Pangan

3 Februari 2024

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyambangi wilayah kerja Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan, Selasa, 10 Mei 2022. Foto: Istimewa
Terpopuler: Demi Ganjar, Ahok Mundur dari Komisaris Utama Pertamina; Sri Mulyani Disebut-sebut Dapat Tekanan Gelontorkan Bansos Pangan

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membenarkan dirinya telah mundur sebagai Komisaris Utama alias Komut PT Pertamina (Persero).


Sri Mulyani Bekukan Anggaran Kementerian Rp 50 Triliun di 2024

2 Februari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Sri Mulyani Bekukan Anggaran Kementerian Rp 50 Triliun di 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan automatic adjustment terhadap anggaran APBN 2024. Artinya, anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak prioritas dibekukan dan dicadangkan untuk situasi darurat.


Ganjar-Mahfud Bakal Bentuk Kementerian Khusus Urusi Sawit: Enggak Cukup di Bawah Eselon Dua

17 Januari 2024

Ganjar-Mahfud Bakal Bentuk Kementerian Khusus Urusi Sawit: Enggak Cukup di Bawah Eselon Dua

TPN Ganjar Mahfud menyebut, Ganjar-Mahfud bakal membentuk lembaga setara kementerian yang khusus mengurusi permasalahan sawit di Indonesia.